Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang memimpin pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan dua anggota MPR RI pengganti antarwaktu (PAW) di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu.

Kedua anggota MPR RI PAW yang mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik adalah,Erwin T Tobing dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat I yang menggantikan Karolin Margret Natasa yang menjadi Bupati Landak, Kalimantan Barat, serta Jimmy Demianus Ijie dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Papua Barat yang telah dipulihkan namanya oleh KPU dari kasus hukum.

Erwin Tobing adalah adalah purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) sedangkan Jimmy D Ijie sebelumnya adalah Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.

Pada prosesi pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan dua anggota MPR RI tersebut, Oesman Sapta didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin, Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono, Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto, serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah.

Oesman Sapta dalam sambutannya mengatakan, agar kedua anggota MPR RI yang baru saja dilantik segera bergabung dengan anggota MPR RI lainnya untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Anggota MPR RI, kata dia, diisi orang-orang yang mewakili kepentingan politik dan daerah, sehingga harus harus mengedepankan politik kebangsaan.

"Kita boleh berbeda dari asal daerah, dari asal fraksi, tapi ketika berada di MPR harus memiliki satu tujuan yakni membangun Indonesia," kata Oesman Sapta.

Ia menegaskan, MPR RI harus memberikan jaminan pada setiap umat beragama dalam melaksanakan ibadah serta memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Dia menambahkan, pembangunan yang hanya mengutamakan Jakarta dan Pulau Jawa, telah memicu kesenjangan sosial di daerah yang berdampak mengusik nasionalisme.

"Pembangunan infrastruktur saat ini telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan dan Papua," katanya.

Menurut dia, pemerataan pembangunan ini membuat harga barang-barang juga menjadi merata.

Dengan pemerataan pembangunan tersebut, kata dia, maka (di) daerah tidak boleh lagi ada kecemburuan dengan Jakarta, dan Pulau Jawa, umumnya.

(T.R024/A013)