Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar berbagai tawaran kerja sama terkait alat utama sistem senjata (alutsista) dari banyak negara asing perlu dioptimalkan menggunakan terobosan baru yang mengarah kemandirian nasional.

"Saat ini Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara," kata Presiden ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyebutkan berbagai tawaran itu, antara lain transfer teknologi, desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista dimiliki industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas industri dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia.

"Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan dengan terobosan baru yang mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista," kata Presiden.

Terobosan itu, menurut Presiden, juga harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan nasional.

Presiden Jokowi menyebutkan sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, maka Indonesia ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh dengan alutsista yang semakin lengkap dan modern, serta dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan.

"Untuk itu fokus pengadaan alutsista bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan dan perairan," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia juga memiliki kawasan perbatasan yang panjang yang harus dijaga dan diawasi.

"Selain itu, kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa mendatang," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan agar pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan industri nasional.

"Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan," ucap Presiden.

Kepala Negaradan Pemerintahan RI itu juga menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up).

"Sekali lagi, tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, mark up. Dan, saya ingatkan alutsista dibeli dari uang rakyat untuk digunakan TNI melindungi rakyat, bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada," demikian Presiden Joko Widodo.

(Baca: Presiden: pemerintah-rakyat tidak diam hadapi ancaman)