Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pembangunan di Papua tidak boleh terlepas dari tujuan utamanya yakni mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Apapun yang menjadi upaya kita memajukan Papua, hanya ada satu tujuan yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan di atas segala-galanya," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam diskusi bertajuk "Gus Dur, Papua dan Paradigma Pembangunan", yang diselenggarakan PKB di Jakarta, Rabu.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, mengatakan Gus Dur pernah dikritik keras saat menjabat Presiden RI karena mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur juga menyatakan membolehkan bendera Bintang Kejora berkibar di tanah Papua.

Ia mengatakan kala itu dirinya selaku Wakil Ketua DPR RI ditegur keras oleh pimpinan DPR lainnya menyoal pernyataan Gus Dur tersebut. Pihak TNI juga disebut salah paham dengan pernyataan Gus Dur itu.

Cak Imin lantas bergegas menemui Gus Dur ke Istana Negara mempertanyakan maksud pernyataan membolehkan bendera Bintang Kejora berkibar.

"Beliau dengan enteng menjawab, begitu saja kok marah, sepak bola saja boleh kibarkan bendera masing-masing. Bintang Kejora kenapa tidak boleh " ujar Cak Imin mengisahkan.

Menurut Cak Imin, kini semua pihak menyadari arti penting pernyataan Gus Dur tersebut bahwa kemanusiaan harus berada di atas segala-galanya.

"Makanya, tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah kemanusiaan. Sehingga strategi pembangunan harus menyesuaikan dengan perjuangan kemanusiaan," jelas dia.

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pemikiran Gus Dur dalam pembangunan Papua adalah pembangunan tanpa kekerasan.

Dia juga menekankan pembangunan Papua agar tidak hanya diartikan membangun di Papua. Namun lebih utama lagi memastikan pembangunan infrastruktur sosial, dengan membangun kapasitas masyarakat Papua.

"Pembangunan Papua bukan hanya membangun di Papua. Tapi membangun juga orang-orang Papua agar secara kapasitas mampu bersaing," ujar Adriana.

Adriana mengatakan masyarakat di Papua tidak anti-terhadap pendatang dan investor. Bahkan jika ingin dikatakan secara ekstrem, masyarakat Papua tidak anti-terhadap militer atau polisi.

"Masyarakat Papua hanya tidak mau dibedakan dan diperlakukan dengan cara represif," jelas Adriana. ***2***

(T.R028/I007)