Riyadh (ANTARA News) - Arab Saudi dan sekutunya pada Selasa mengungkap daftar hitam "teroris" yang meliputi 18 organisasi dan individu yang diduga memiliki hubungan dengan ekstremisme, yang mereka sebut berhubungan dengan rival regional Qatar.

(Baca: Saudi cs tambah daftar hitam pendukung Qatar)

Langkah empat negara Arab itu diambil meski tekanan internasional meningkat untuk berkompromi dalam boikot mereka selama beberapa pekan terhadap sesama sekutu Amerika Serikat mereka.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memasukkan sembilan badan amal dan organisasi media serta sembilan individu ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang "secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan otoritas Qatar" sebagai "teroris" menurut pernyataan bersama yang disiarkan oleh Kantor Berita Saudi (Saudi Press Agency/SPA).

Keempat pemerintah itu pada Selasa memasukkan ke daftar hitam tiga organisasi yang berbasis di Yaman dan enam yang berbasis di Libya karena menuduh mereka punya kaitan dengan Al-Qaeda.

Mereka juga mendaftarhitamkan tiga warga Qatar, tiga warga Yaman, dua warga Libya dan seorang warga Kuwait yang menurut mereka terlibat "kampanye pendanaan untuk mendukung Al-Nusra Front (bekas bagian Al-Qaeda) dan milisi teroris lain di Suriah."

"Kami berharap otoritas Qatar akan mengambil langkah berikutnya dan mengadili kelompok dan orang-orang teroris," kata mereka dalam pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.

Keempat pemerintah Arab itu telah memboikot Qatar sejak 5 Juni dalam krisis diplomatik terburuk kawasan itu dalam beberapa tahun.

Mereka menutup satu-satunya perbatasan darat kerajaan itu, menginstruksikan warganya untuk pergi dan menutup wilayah udara dan perairan mereka dari penerbangan dan kapal-kapal Qatar.

Mereka menuntut Qatar memutus hubungan lama mereka dengan Ikhwanul Muslimin, yang dianggap sebagai "kelompok teror" oleh keempat negara meski bukan oleh masyarakat internasional.

Selain itu mereka menuntut penutupan perusahaan penyiaran raksasa Al-Jazeera dan pangkalan militer Turki, dan menyelaraskan kebijakan, terutama berkenaan dengan Iran, dengan kebijakan Arab Saudi di kawasan itu.

Qatar menyebut tuntutan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan mendapat dukungan signifikan dari Turki.(kn)