10 strategi tingkatkan daya saing industri mebel
20 Juli 2017 14:53 WIB
Ilustrasi - Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan mebel berbahan kayu jati di sebuah industri furnitur di Demak, Jawa Tengah, Senin (7/11/2016). Menurut Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) pertumbuhan ekspor industri mebel pada 2016 baru mencapai empat persen dan masih jauh dari target sebesar 12 persen atau senilai US$5 miliar pada 2019 karena terkendala beberapa regulasi, diantaranya masih tingginya bunga pinjaman bank sekitar 11,5 persen. (ANTARA FOTO/Aji Styawan)
Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) melansir 10 strategi untuk meningkatkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia di pasar global.
"Industri mebel dan kerajinan nasional mempunyai peran penting dan sangat strategis, khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencetak devisa negara. Untuk itu daya saing perlu ditingkatkan terus," kata Wakil Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Adapun ke 10 strategi tersebut, yakni pengembangan desain dan inovasi, peremajaan alat dan teknologi produksi, pengembangan klaster industri modern, pelatihan peningkatan kompetensi SDM, serta promosi dan pameran.
Selanjutnya, pengurangan tarif pajak, penegakan hukum, penurunan suku bunga. kecukupan suplai bahan dan insentif untuk bahan pendukung.
Terkait pengembangan desain dan inovasi, Sobur menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kunci sukses industri mebel dan kerajinan dalam persaingan di pasar global.
Sementara itu, dalam hal pengembangan klaster industri modern, yakni dibutuhkannya regulasi pembangunan infrastruktur kawasan industri yang terintegrasi di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Seluruh infrastruktur yang mendukung terjadinya produktivitas dan efisien industri mebel dan kerajinan mutlak diperlukan sebagai dasar terciptanya kemampuan daya saing industri," kata Sobur.
Kemudian, terkait pengurangan tarif pajak, HIMKI menyampaikan perlunya penghapusan pajak bahan baku impor dan bahan pendukung Industri atau pengurangan pajak.
Sobur menambahkan, soal penegakan hukum, artinya HIMKI menginginkan praktek penyelundupan (illegal logging) khususnya bahan baku kayu dan rotan di berbagai wilayah NKRI dihilangkan.
"Hal ini sangat penting, selain mengganggu stabilitas pasokan bahan baku ke industri dan tidak menjadi modus kebijakan yang salah yaitu memperkuat industri pesaing karena masih memiliki akses mendapatkan bahan baku secara tidak sah," papar Sobur.
Sebelumnya, mencermati kondisi pasar dunia saat ini, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto optimistis, Indonesia mampu menjadi pemain utama industri furnitur di dunia.
“Karena kita punya keunggulan yang kompetitif melalui ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang memadai dan keberagaman desain,†tuturnya.
Selain itu, peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik juga masih sangat besar.
Untuk itu, menurutnya, upaya maksimal dari semua pihak terkait perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dalam perbaikan sistem logistik bahan baku, produktivitas industri, inovasi produk, dan juga promosi yang lebih luas.
"Industri mebel dan kerajinan nasional mempunyai peran penting dan sangat strategis, khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencetak devisa negara. Untuk itu daya saing perlu ditingkatkan terus," kata Wakil Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Adapun ke 10 strategi tersebut, yakni pengembangan desain dan inovasi, peremajaan alat dan teknologi produksi, pengembangan klaster industri modern, pelatihan peningkatan kompetensi SDM, serta promosi dan pameran.
Selanjutnya, pengurangan tarif pajak, penegakan hukum, penurunan suku bunga. kecukupan suplai bahan dan insentif untuk bahan pendukung.
Terkait pengembangan desain dan inovasi, Sobur menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kunci sukses industri mebel dan kerajinan dalam persaingan di pasar global.
Sementara itu, dalam hal pengembangan klaster industri modern, yakni dibutuhkannya regulasi pembangunan infrastruktur kawasan industri yang terintegrasi di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Seluruh infrastruktur yang mendukung terjadinya produktivitas dan efisien industri mebel dan kerajinan mutlak diperlukan sebagai dasar terciptanya kemampuan daya saing industri," kata Sobur.
Kemudian, terkait pengurangan tarif pajak, HIMKI menyampaikan perlunya penghapusan pajak bahan baku impor dan bahan pendukung Industri atau pengurangan pajak.
Sobur menambahkan, soal penegakan hukum, artinya HIMKI menginginkan praktek penyelundupan (illegal logging) khususnya bahan baku kayu dan rotan di berbagai wilayah NKRI dihilangkan.
"Hal ini sangat penting, selain mengganggu stabilitas pasokan bahan baku ke industri dan tidak menjadi modus kebijakan yang salah yaitu memperkuat industri pesaing karena masih memiliki akses mendapatkan bahan baku secara tidak sah," papar Sobur.
Sebelumnya, mencermati kondisi pasar dunia saat ini, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto optimistis, Indonesia mampu menjadi pemain utama industri furnitur di dunia.
“Karena kita punya keunggulan yang kompetitif melalui ketersediaan bahan baku, tenaga kerja yang memadai dan keberagaman desain,†tuturnya.
Selain itu, peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik juga masih sangat besar.
Untuk itu, menurutnya, upaya maksimal dari semua pihak terkait perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dalam perbaikan sistem logistik bahan baku, produktivitas industri, inovasi produk, dan juga promosi yang lebih luas.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
Tags: