Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

"Proyek ini betul-betul luar biasa karena lamanya prosesnya, dari segi pendanaan cukup besar tapi dibandingkan dengan jalan tol atau LRT di Jakarta itu hanya setengahnya saja, tetapi prosesnnya cukup panjang, karena menyesuaikan beberapa kepentingan yang ada," katanya pada acara peresmian di Kompleks Pembangunan SPAM Umbulan.

Wakil Presiden mengatakan proyek SPAM Umbulan, yang telah digagas sejak 40 tahun lalu, merupakan salah satu proyek penting untuk penyediaan air bersih dan air minum yang sehat bagi masyarakat Jawa Timur.

SPAM Umbulan nantinya akan menyediakan air minum untuk 1,3 juta warga di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Wakil Presiden mengatakan bahwa SPAM Umbulan, yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, telah mempertemukan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah dan negara serta kepentingan investor (swasta).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersyukur karena SPAM Umbulan akhirnya dapat dibangun guna memenuhi kebutuhan air minum warga di wilayah Jawa Timur.

Air baku SPAM Umbulan berasal dari mata air Umbulan. Soekarwo mengatakan bahwa mata air Umbulan merupakan salah satu sumber air minum dengan kualitas terbaik di dunia.

SPAM Umbulan direncanakan memiliki kapasitas 4.000 liter/detik dan dapat melayani 310.000 sambungan rumah atau 1,3 juta warga Jawa Timur.

Proyek pembangunan SPAM Umbulan menyerap investasi lebih dari Rp2 triliun dan ditargetkan selesai pada 2019.

SPAM Umbulan akan dikelola oleh PDAB Provinsi Jawa Timur, yang akan menyalurkan airnya ke lima kabupaten dan kota bekerja sama dengan PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo dan PDAM Kota Gresik.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam proyek ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana.

Peresmian pembangunan SPAM Umbulan juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.