Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat (ANTARA News) - Iran menyatakan menerima "sinyal-sinyal kontradiktif" dari pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai nasib kesepakatan nuklir, namun Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan dia belum mendiskusikannya dengan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Berada di New York untuk menghadiri sebuah forum PBB mengenai pembangunan, Zarif mengatakan dia terbuka untuk berbincang dengan Tillerson saat Washington mengkaji perjanjian 2015 yang dicapai bersama negara adidaya dunia untuk membatasi program nuklir Iran.

"Tidak ada komunikasi antara saya sendiri dengan Menteri Tillerson," kata Zarif pada Senin di sebuah acara di Dewan untuk Hubungan Luar Negeri.

"Bukan berarti tidak akan bisa. Kemungkinan keterlibatan... selalu terbuka," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Presiden Donald Trump mengampanyekan janji untuk membatalkan perjanjian nuklir itu, yang dia gambarkan sebagai "perjanjian terburuk" dan pada Mei memerintahkan pengkajian pakta tersebut.

"Kami menerima sinyal-sinyal yang kontradiktif," kata Zarif ketika ditanya mengenai kemungkinan hasil pengkajian itu.

"Sudah jelas bahwa Iran serius mengenai kesepakatan nuklir dan kami yakin perjanjian nuklir tersebut bisa menjadi fondasi."

Ketiadaan komunikasi dengan pemerintah AS saat ini sangat kontras dengan bagaimana Zarif berurusan dengan bekas menteri luar negeri John Kerry, dengan siapa dia merundingkan kesepakatan itu. Zarif mengatakan dia dan Kerry menghabiskan lebih banyak waktu bersama "ketimbang dengan yang lain."

Perwakilan dari lima negara kekuatan nuklir -- China, Rusia, Prancis, Inggris, AS -- plus Jerman akan bertemu di Wina pada Jumat untuk membuat kesepakatan stok.

Zarif mengatakan mereka akan membahas komplain Iran mengenai ketidakpatuhan AS, menuduh pemerintahan AS gagal mencabut sanksi-sanksi sejalan dengan kesepakatan.

Langkah apa pun yang diambil Kongres AS untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran "tentunya" akan menjadi "pelanggaran" kesepakatan nuklir, kata Zarif, namun dia tidak mengatakan apa respons Teheran kalau legislasi semacam itu akan diterapkan.(mu)