Padang (ANTARA News) - Rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sumatera Barat dan Asosiasi Perguruan Tinggi swasta Kepulauan Riau dan Jambi mendeklarasikan antiradikalisme dan intolerisme di Universitas Negeri Padang, Sabtu.

Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri mentakan hal tersebut dalam peresmian gedung baru UNP, Deklarasi Antiradikalisme dan peluncuran Minang Enterpreneurship di Auditorium UNP di Padang.

Deklarasi dalam bentuk "Dari Padang Untuk Indonesia" itu berkomitmen melarang segala bentuk paham dan kegiatan intolerasi, radikalisme, dan terorisme.

"Serta menyatakan perang terhadap obat terlarang, narkoba dan tindakan asusila. Sejalan dengan harapan Wapres yang tertuang dalam bukunya Adil Itu Damai," ujarnya.

Di antara isi deklarasi tersebut adalah menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia, menjaga kerukunan umat beragama dan seluruh etnis budaya yang berbeda sesuai dengan semboyan Bhinneka tunggal Ika.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan deklarasi antiradikalisme merupakan suatu kesepakatan untuk memerangi radikalisme dan terorisme.

"Adanya hal itu diharapkan Sumbar dapat aman dan tentram dari radikalisme," ujarnya.

Dengan bantuan dari berbagai pihak dalam menjaga keamanan, katanya Sumbar dapat melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengejar dan menindak tegas penyebaran radikalisme di internet.

"Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi. Karena itu Menkominfo harus mengejar radikalisme di internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ," ujarnya.

Selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla kegiatan tersebut ikut mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

(T.KR-MKO/N002)