Nunukan, Kalimantan Utara (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, menjelaskan berbagai permasalahan perbatasan negara pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Jakarta, Jumat.


Di antara yang dia nyatakan adalah perlu kesepakatan perdagangan di perbatasan dan kesepakatan lintas batas perbatasan negara yang berlaku saat ini harus ditinjau lagi.




Menurut dia, perjanjian yang disepakati bersama secara bilateral saat ini tidak relevan lagi dengan kondisi sehingga diperlukan diplomasi intensif dari pemerintah Indonesia.

Ia mengusulkan dibuatkan payung hukum yang melindungi pemangku kebijakan untuk memproses percepatan pembangunan di wilayah perbatasan; di antaranya soal subsidi ongkos angkutan barang dan jasa dengan sistem tahun jamak.

Kemudian disampaikan pula mengenai penyelesaian batas darat dan laut dengan negara tetangga serta pergeseran pasukan TNI ke wilayah perbatasan.




Menurut dia, dia dimintas menjadi nara sumber pada pembahasan itu oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, sebagai perwakilan 13 kepala daerah yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga.