Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, meminta pemerintah memperhatikan status dwi kewarganegaraan diaspora karena bisa bermanfaat apabila diberikan secara selektif khususnya bagi perlindungan WNI.

Sampai saat ini Indonesia tidak mengakui dwikewarganegaraan bagi semua warga negaranya.

"Momentum kehadiran Barack Obama dalam Kongres ke-4 Diaspora Indonesia seakan menegaskan status dwi kewarnegaraan ini akan bermanfaat apabila diberikan secara selektif sebagai perlindungan WNI khususnya anak-anak," kata dia, di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan seseorang dengan status dwi kewarganegaraan masih memiliki masalah mendasar hukum perdata di Indonesia, juga dengan asas nasionalitas yang mengharuskan untuk tunduk pada ketentuan negara nasionalnya.

Hal itu menurut dia, sehingga apabila ada pertentangan hukum negara harus ada payung hukum yang jelas.

"Oleh karenanya dwi kewarganegaraan saat ini perlu selektif dan diakomodasi," ujarnya.

Selain itu politisi Partai Golkar itu menilai diaspora Indonesia dari gerakan sosial, sudah bergeliat menjadi gerakan hukum, sejak kongres pertamanya di Los Angeles.

Proses itu menurut dia sudah maju yaitu Kementerian Luar Negeri akan keluarkan kartu diaspora sebagai identifikasi.

"Akan tetapi jangan malah diaspora ini dijadikan celah untuk menambah beban negara Indonesia," katanya.

Dia menilai pemerintah Indonesia harus secepatnya bersikap sehingga kejadian seperti Archandra Tahar tidak terulang lagi dan makin banyak diaspora Indonesia yang bisa bermanfaat untuk negara dan berbakti pada bangsanya kembali.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina Jaringan Dunia Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora Network Global/IDNG), Dino Patti Djalal, mengatakan, Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, direncanakan menyampaikan pidato kunci di Kongres ke-4 Diaspora Indonesia ke-4,Sabtu (1/7), di Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

"Kami merasa terhormat dapat menyambut Presiden Obama kembali ke Jakarta untuk menyampaikan pidato keynote di Konvensi," kata Dino di Jakarta, Senin, (12/6).

Kongres keempat ini akan dilaksanakan selama empat hari, dari 1-4 Juli 2017, dengan tema "Bersinergi Bangun Negeri".

Kongres akan dihadiri masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru dunia untuk membahas berbagai isu ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia di tanah air maupun di luar negeri.