Pansus Angket KPK lanjutkan pembahasan awal Juli
19 Juni 2017 18:17 WIB
Rapat Pansus Angket KPK Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar (tengah) didampingi Wakil Ketua Risa Mariska (kiri) dan Dossy Iskandar Prasetyo (kanan) bersiap memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017). Rapat tersebut membahas rencana kerja, jadwal, dan pihak-pihak terkait yang nantinya akan dipanggil serta soal posko pengaduan masyarakat dari Pansus Angket KPK. (ANTARA/Sigid Kurniawan) ()
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunanjar mengatakan pansus akan melanjutkan pembahasan pada awal Juli mendatang setelah libur lebaran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus Hak Angket KPK dengan sejumlah tokoh masyarakat di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, Agun mengatakan pihaknya sudah mengagendakan akan mengundang sejumlah ahli dan berbagai pihak yang terkait dengan pembahasan pansus.
Ia mengatakan Pansus akan bekerja hingga September mendatang dan menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan masukan dari berbagai ahli dan keterangan pihak-pihak yang dipanggil untuk bertemu.
"Kami juga akan mengundang berbagai pakar dan tokoh. Berikutnya kami akan mengundang berbagai pihak. Kami juga buat posko pengaduan," katanya.
Menurut Agun, beberapa hal yang menjadi pembahasan dan akan menjadi rekomendasi pansus terkait dengan bagaimana KPK ke depan memiliki posisi yang jelas dalam kelembagaan dan posisi yang pasti dalam membangun sinergitas pemberantasan korupsi dengan lembaga lain juga ada standar operasi yang mengacu pada aturan hukum.
Sedangkan Wakil Ketua Pansus, Dossy Iskandar mengatakan hal-hal terkait adanya kasus yang belum tuntas juga akan ditanyakan sebagai pelengkap pembahasan pansus tersebut.
Pada Senin siang, di Gedung DPR RI juga diresmikan pembukaan posko pengaduan Pansus Hak Angket KPK yang diresmikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Hadir pula dalam peresmian itu pimpinan Pansus dan juga para anggota pansus hak angket KPK.
Dalam sambutannya, antara lain Fahri Hamzah menekankan bahwa semua pihak harus memikirkan dan mendukung pemberantasan korupsi sehingga dapat dilakukan dengan baik dan berhasil.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus Hak Angket KPK dengan sejumlah tokoh masyarakat di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, Agun mengatakan pihaknya sudah mengagendakan akan mengundang sejumlah ahli dan berbagai pihak yang terkait dengan pembahasan pansus.
Ia mengatakan Pansus akan bekerja hingga September mendatang dan menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan masukan dari berbagai ahli dan keterangan pihak-pihak yang dipanggil untuk bertemu.
"Kami juga akan mengundang berbagai pakar dan tokoh. Berikutnya kami akan mengundang berbagai pihak. Kami juga buat posko pengaduan," katanya.
Menurut Agun, beberapa hal yang menjadi pembahasan dan akan menjadi rekomendasi pansus terkait dengan bagaimana KPK ke depan memiliki posisi yang jelas dalam kelembagaan dan posisi yang pasti dalam membangun sinergitas pemberantasan korupsi dengan lembaga lain juga ada standar operasi yang mengacu pada aturan hukum.
Sedangkan Wakil Ketua Pansus, Dossy Iskandar mengatakan hal-hal terkait adanya kasus yang belum tuntas juga akan ditanyakan sebagai pelengkap pembahasan pansus tersebut.
Pada Senin siang, di Gedung DPR RI juga diresmikan pembukaan posko pengaduan Pansus Hak Angket KPK yang diresmikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Hadir pula dalam peresmian itu pimpinan Pansus dan juga para anggota pansus hak angket KPK.
Dalam sambutannya, antara lain Fahri Hamzah menekankan bahwa semua pihak harus memikirkan dan mendukung pemberantasan korupsi sehingga dapat dilakukan dengan baik dan berhasil.
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
Tags: