Bandung (ANTARA News) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menggugah rakyat Indonesia untuk memiliki kesadaran penuh menjaga kedaulatannya dengan tidak mudah tergoda oleh iming-iming yang sangat murah untuk menukar hak suaranya.

"Indonesia adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sangat ironis, kalau kedaulatan ini ditukar dengan harga yang sangat murah, seperti sembako atau uang Rp50.000, pada pilkada dan pemilu," kata Hasan, di Bandung, Kamis.

Dia menjelaskan, para bupati, walikota, gubernur, anggota DPRD dan DPR, anggota DPD, hingga presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kedaulatan ada pada rakyat, dalam menentukan para pemimpin yang mereka inginkan, mulai dari daerah hingga pusat, baikdi legislayif maupun eksekutif.

"Dengan kedaulatan itu, rakyat dapat menentukan pilihannya terhadap pemimpin yang diinginkan yakni pemimpin yang kompeten, berintegritas tinggi, dan amanah," katanya.

Namun realitasnya, kata dia, dalam setiap penyelenggaraan pilkada, pemilu legislatif, hingga pemilu presiden, sebagian besar rakyat tergoda oleh iming-iming sembako ataupun amplop dengan nilai uang yang kecil, untuk ditukar dengan hak suaranya.

Dia menyayangkan, rakyat yang menukar hak suaranya dengan iming-iming yang tidak seberapa, dan membiarkan memilih pemimpin yang tidak amanah

"Lebih ironis lagi jika sumber iming-iming itu dari sponsor yang mensponsori calon pemimpin, maka kedaulatan dari rakyat pindah ke pemimin dan sponsornya," katanya.

Menurut dia, setelah pemimpin itu terpilih, maka dia akan menjalankan kebijakan guna mencari dana kampanye untuk periode berikutnya atau memberikan proyek kepada sponsornya.

Pada kesempatan tersebut, Hasan mensitir pernyataan, proklamator Indonesia, Muhammad Hatta, yang mengatakan, negara dapat berkembang atau tidak tergantung pada rakyatnya.

"Rakyat Indonesia pemilik kedaulatan, jangan sampai kedaulatannya dibeli dengan harga yang sangat murah," kataya.

Dia menegaskan, hars memiliki kesadaran tinggi untuk tidak menjual kedaulatannya.

Menurut dia, pada pilkada atau pemilu, kalau ada yang memberikan sembako atau amplop, boleh saja diambil, tapi memilih pemimpin tetap pada pilihan yang sesuai dengan hati nurani.