Doha (ANTARA News) - Penasihat senior kontra-terorisme untuk menteri luar negeri Qatar pada Minggu (11/6) mengecam tekanan diplomatik beberapa negara Teluk terhadap Doha, menyebutnya sebagai "kebijakan dominasi dan kontrol".

Mutlaq Al-Qahtani, utusan khusus Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan keputusan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir serta sekutu lain memutuskan hubungan berdasar tuduhan bahwa Qatar mendanai kelompok-kelompok ekstremis tidak akan terbukti berhasil.

"Saya pikir ini bukan tentang kontraterorisme, ini bukan tentang pendanaan teror," katanya kepada kantor berita AFP.

"Saya pikir ini tentang kampanye yang diatur terhadap negara saya untuk menekan negara saya agar mengubah kebijakan luar negeri aktif dan independen kami."

"Kebijakan dominasi dan kontrol ini tidak akan berhasil."

Dia menambahkan: "Ketika berkaitan dengan terorisme, Qatar tidak pernah mendukung terorisme, Qatar tidak mendukung terorisme, Qatar tidak akan mendukung terorisme".

Emirat sangat kecil yang kaya minyak itu berada di pusat krisis diplomatik terbesar yang melada kawasan Teluk dalam beberapa tahun.

Qatar dalam beberapa pekan terakhir diasingkan oleh Arab Saudi dan beberapa negara lain karena "terorisme" dan karena pendekatannya yang relatif longgar dengan musuh bebuyutan Arab Saudi di kawasan itu, Iran.

Akibatnya, satu-satunya batas darat Qatar ditutup, hubungan udara dengan negara-negara tetangganya dihentikan, dan warganya diminta meninggalkan negara-negara Teluk dalam dua pekan.

Al-Qahtani mengatakan upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa akan terus berlanjut.

"Kami punya lebih banyak teman, lebih banyak dari yang dipikirkan orang," katanya.

"Jadi kami terlibat dan ingin terlibat dengan lebih banyak negara."

Ia juga meremehkan daftar hitam teror yang diterbitkan oleh sekutu Teluk akhir pekan lalu, yang memasukkan beragam warga dan organisasi yang berbasis di Qatar.

Sebanyak 18 individu masuk dalam daftar itu, termasuk anggota keluarga kerajaan dan bekas menteri pemerintah.

Dalam daftar itu juga ada pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Yusuf al-Qaradawi, dan lembaga-lembaga amal yang didanai Qatar.

Al-Qahtani meski demikian mengatakan daftar itu tidak lebih dari latihan kehumasan.

"Cukup disayangkan menggunakan daftar semacam ini, subjek semacam ini," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Sangat serius dan sangat berbahaya menggunakan ini dalam kampanye PR, dalam permainan PR." (kn)