Jakarta (ANTARA News) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan siap mengantisipasi pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak pada 2019.

"Itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, perlu kesigapan kita," kata Anggota DKPP Hardjono usai pelantikan tujuh Anggota DKPP oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin.

Hardjono memastikan dengan dengan penyelenggaraan pemilu serentak untuk pertama kalinya itu maka perlu perubahan peraturan yang ada di DKPP.

"Itu tantangan kita. Selagi kita kosong sampai 2018, ada kesempatan untuk melihat berbagai aturan untuk diperbaiki," katanya.

Ketika ditanya apakah ada pesan dari Presiden, Hardjono mengatakan tidak ada. "Kita hanya bertemu di sini saja," katanya.

Ia juga menyebutkan hingga saat ini belum ada pesan dari Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie periode 2012-2017. "Mungkin nanti saat serah terima jabatan, mungkin di situ Pak Jimly akan menyampaikan pesan-pesan kepada kita," katanya.

Usai pelantikan itu, Hardjono juga mengatakan belum ada pemilihan Ketua DKPP 2017-2022. "Kita masih sama semua sebagai anggota, rencananya siang ini akan dipilih ketuanya," katanya.

Mengenai pekerjaan awal yang akan dilakukan DKPP, Hardjono mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana tindak lanjutnya.

"Kita tidak tahu apakah ada kasus-kasus yang masih tertinggal, kalau ada itu menjadi perhatian kita," katanya.

Hardjono juga menyatakan penghargaannya kepada Ketua dan Anggota DKPP 2012-2017 yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Kita bersyukur mewarisi DKPP dari Pak Jimly, beliau kalau mewariskan kan selalu baik," katanya.

Ia menyebutkan DKPP juga akan meningkatkan kerja sama internal di antara anggota sehingga keputusan DKPP makin baik.

"Kita kan tim, tidak ada suara satu per satu. Putusan yang kita sampaikan adalah putusan DKPP," katanya.