Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan hingga Selasa (6/6) pihaknya menerima 6.778 pengaduan tentang biro umroh bermasalah.

"Yang paling banyak diadukan adalah First Travel yang mencapai 3.825 pengaduan," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Menanggapi banyaknya pengaduan tersebut, YLKI meminta masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh agar tidak mendaftar melalui biro umroh bermasalah. Selain First Travel, masih ada lima biro umroh lain yang diadukan ke YLKI.

Tulus mengatakan jumlah biro umroh di Indonesia semakin banyak. Dari keseluruhan biro umroh itu, yang mendapat izin dari Kementerian Agama sekitar 770-an biro. Masih ada biro yang tidak berizin.

"Namun, biro berizin bukan berarti kinerjanya baik. Terbukti saat ini lebih dari 100 ribuan calon jamaah umroh masih belum jelas keberangkatannya. Itu pun baru dari satu biro umroh," tuturnya.

Permasalahan yang muncul pada biro umroh, sebagaimana pengaduan yang masuk ke YLKI, adalah keberangkatan calon jamaah yang tidak jelas. Saat calon jamaah ingin membatalkan dan meminta kembali uang yang sudah disetorkan, biro umroh mempersulit dengan berbagai alasan.

Tulus meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming tarif murah atau promo dari biro umroh. Tulus menduga tarif murah atau promo itu untuk mengeruk dana dari masyarakat dan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang belum diberangkatkan sebelumnya.

"Biro umroh menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Masyarakat yang saat ini mendaftar berisiko mengalami nasib serupa di kemudian hari," katanya.

(Baca juga: Calon jemaah umrah desak Kemenag cabut izin First Travel)