Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 17 warga negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dengan selamat dari wilayah konflik di Filipina bagian selatan, oleh tim evakuasi dari KBRI Manila dan KJRI Davao yang berkoordinasi dengan otoritas keamanan Filipina.

Melalui pesan singkat yang diterima Antara pada Kamis, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa 11 WNI dievakuasi dari wilayah Marantao, Provinsi Lanao del Sur yang berjarak 20 kilometer dari Marawi City.

Sementara 6 WNI lainnya dievakuasi dari wilayah Sultan Naga Dimaporo, Provinsi Lanao del Norte.

Seluruh WNI tersebut kemudian dibawa ke Bandara Laguindingan, Mindanao Utara, dan langsung diterbangkan ke Davao City.

"Evakuasi dilakukan oleh dua tim berbeda setelah Menlu RI mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Filipina untuk dilakukan proses evakuasi," ujar Iqbal.

Proses evakuasi dimulai pada Kamis pagi sekitar pukul 07.00 waktu setempat, setelah sempat tertunda beberapa hari karena situasi keamanan yang dinilai belum kondusif.

Proses evakuasi berawal dari informasi yang diterima Kemlu mengenai 16 WNI anggota Jamaah Tabligh dan 1 WNI yang menetap di Marawi yang terjebak di tengah konflik yang memanas di wilayah tersebut.

Setelah melakukan verifikasi status 17 WNI tersebut serta memastikan lokasi keberadaan mereka, Menlu Retno Marsudi segera memerintahkan pihak KBRI Manila dan KJRI Davao untuk memindahkan belasan WNI tersebut ke wilayah aman.

"Saat ini 17 WNI sudah berada di KJRI Davao dan akan segera dipulangkan ke Indonesia," kata Iqbal.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa keberadaan 16 WNI di Filipina bagian selatan murni untuk tujuan dakwah, bukan terlibat aksi militan Kelompok Maute yang mengaku berafiliasi dengan teroris ISIS seperti yang diinformasikan oleh militer Filipina.

"Ya kan pergi berdakwah dia, itu jamaah tabligh yang selalu pergi berdamai-damai, tinggal di masjid, ada yang datang ke Indonesia, ada juga yang ke luar, itu dakwah damai, benar itu," tutur Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, keyakinannya didasarkan pada laporan yang diberikan kepadanya dari kementerian dan lembaga terkait, serta dari rekam jejak lembaga dakwah yang rutin melakukan kunjungan ke Filipina, dan negara-negara lain.

(T.Y013/C004)