Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjamin harga bawang putih di pasaran pada akhir pekan akan cenderung turun pada kisaran Rp20.000 per kilogram setelah para importir memasok komoditas tersebut dalam jumlah besar dan harga yang turun di pasar internasional.

Enggar mengatakan harga perolehan bawang putih yang dipasok dari Tiongkok saat ini sudah turun dari 1.500 dolar AS menjadi 670 dolar AS per metrik ton.

"Bawang putih dalam minggu ini akan terus turun karena harga perolehan mereka turun 670 dolar AS, kalau dikonversi maka di bawah Rp20 ribu dengan berbagai tambahan biaya. Ditambah dengan perolehan kemarin 1.500 dolar AS, harga pasti tidak akan naik," kata Enggar usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Bulog dan Satgas Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu.

Ia mengakui sebelumnya harga bawang putih sempat bergejolak hingga menembus Rp55.000 per kg di pasaran, namun pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog dan Satgas Pangan segera mengintervensi agar kenaikan harga tidak semakin tajam.

Selain itu, setidaknya ada 26 importir yang telah mendaftarkan posisi stok bawang putih dan akan dipasok ke pasaran.

Melalui tata niaga, para importir harus mendaftarkan berapa, kapan dan kemana bawang putih akan dipasok sehingga Kementerian Perdagangan dapat memantau ketersediaan bawang putih dari masing-masing importir.

Enggar memaparkan sejauh ini sudah terdaftar 16.000 ton bawang putih dari 26 importir yang akan segera masuk ke Indonesia.

"Ada 16 ribu ton yang sudah terdaftar dari 26 importir. Ini masih nambah di luar 9 ribu ton yang sudah masuk jadi totalnya ada 25 ribu ton dan bawang putih panen baru seharga 650 dolar akan segera masuk," kata dia.

Ada pun 95 persen bawang putih di Indonesia dipenuhi dari impor, mayoritas didatangkan dari Tiongkok dan sebagian kecil dari India.

Ia menegaskan jika ada importir yang menimbun bawang putih di gudang, Kemendag akan membekukan, bahkan mencabut izin impor, serta rekomendasi impor tidak akan diberikan lagi oleh Kementerian Pertanian.