Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Australia melanjutkan kerjasama (Subsidiary Arrangement) untuk meningkatkan sektor pengetahuan (knowledge sector) di Indonesia melalui program yang dijalankan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) Fase 2.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Imron Bulkin, dan Minister-Counsellor, Development Cooperation, The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Fleur Davis di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu.

"Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui program KSI memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah kita dalam proses pembuatan kebijakan publik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Ke depannya, kami akan terus fokus untuk memperbaiki sektor pengetahuan di Indonesia dengan dukungan KSI," kata Imron Bulkin.

Sebelumnya, Fase 1 program KSI telah berjalan selama empat tahun, dimulai pada Mei 2013 dan akan berakhir pada Juni 2017.

Penandatanganan tersebut menandai komitmen dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melanjutkan dukungan dalam meningkatkan sektor pengetahuan di Indonesia, terutama dalam bekerja dengan berbagai mitra untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat penggunaan bukti dan analisis dalam pembuatan kebijakan, dan sekaligus mengatasi permasalahan berbagai sistem informasi dan manajemen pengetahuan pemerintah yang tidak saling terhubung atau terintegrasi.

"Penandatanganan SA hari ini untuk program Knowledge Sector Initiative Phase 2 menandai dimulainya babak baru yang penting dalam kemitraan yang erat antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam sektor pengetahuan dan riset," kata Fleur Davis.

KSI adalah sebuah program kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan adil di Indonesia melalui dukungan atas kebijakan publik yang berkualitas tinggi berdasar pada penelitian, analisa dan bukti. Dukungan KSI telah dimulai sejak 2013, baik melalui berbagai pelatihan, perkuliahan umum dan lokakarya baik di Indonesia maupun di Australia.

Dalam empat tahun terakhir, KSI telah berhasil membangun kapasitas penelitian dan tata kelola dari 16 lembaga penelitian kebijakan serta sejumlah badan pemerintah yang memainkan peran penting dalam mengintegrasikan bukti ke dalam pembuatan kebijakan (seperti Badan Penelitian dan Pengembangan di berbagai Kementerian).

KSI telah membangun hubungan yang kuat antara pelaku terdepan di sektor pengetahuan - baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menghasilkan adanya kesadaran akan pentingnya sektor pengetahuan yang dinamis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada Fase II, KSI akan terus mendukung lebih banyak kebijakan publik berdasar bukti melalui bukti berkualitas, wacana publik, lingkungan yang mendukung, manajemen informasi dan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan.

(T.C005/H007)