Cianjur (ANTARA News) - Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur, Jawa Barat, mendorong Pemkab Cianjur, untuk menunjukkan jika opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima selama dua tahun berturut-turut bukan hasil sogokan atau permainan terselubung dengan auditor BPK.

"Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap auditor BPK untuk opini WTP di salah satu kementerian akan membuka kasus serupa yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota untuk bisa mendapatkan opini tersebut," kata Presedium Ampuh Cianjur, Yana Nurjaman pada wartawan, Minggu.

Dia menjelaskan, WTP bukan jaminan daerah tidak atau atau bersih dari perilaku korupsi karena WTP hanya berkaitan dengan pengadministrasian laporan keuangan, namun WTP menjadi gengsi setiap pemangku kebijakan dengan berusaha melakukan apapun untuk mendapat opini WTP.

"Tidak mudah untuk membuktikan WTP yang didapat Cianjur, tidak menutup kemungkinan dua tahun berturut-turut Cianjur mendapat WTP hasil pesanan atau bukan. Tertangkapnya audoitor BPK menujukkan setiap daerah termasuk Cianjur melakukan hal yang sama karena di Cianjur masih banyak tindakan yang menjurus atau terindikasi adanya tindak korupsi seperti persekongkolan untuk barang dan jasa," katanya.

Meskipun ungkap dia, tidak dapat menghakimi Cianjur mendapat WTP dengan cara pesanan atau bukan, namun kecenderungan yang mengarah ke tindak korupsi di berbagai OPD dalam pengelolaan anggaran menjadi dasar untuk melihat kemungkinan tersebut, apakah WTP Cianjur pesanan atau murni.

Untuk membuktikan hal tersebut, tambah dia, Pemkab Cianjur, harus berani mengelola anggaran dengan baik, salah satunya dengan menerapkan laporan berbasis e-budgeting, agar semua pihak dapat mengawal penggunaan anggaran di setiap OPD.

"Kalau memang bukan WTP dapat beli atau pesanan pemkab harus berani menerapkan e-budgeting, sebagai syarat terpenting untuk bebas dari perilaku korupsi, lakukan hal tersebut sesegera mungkin sebagai bukti WTP dua kali berturut-turut itu murni bukan kongkalingkong," katanya.