Seoul (ANTARA News) - Korea Selatan mengizinkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sipil mengontak Korea Utara untuk mendiskusikan kelanjutan proyek dan bantuan kemanusiaan, sebagai contoh pertama dari upaya presiden liberal baru Moon Jae-In untuk berdialog dengan Pyongyang.




Presiden dari sayap tengah-kiri itu mendukung komunikasi dengan Korea Utara untuk membawa mereka ke meja perundingan, dari pada bersikap keras yang diambil oleh pemerintahan konservatif pendahulunya, Park Geun-Hye.




Komunikasi tidak sah dengan warga Korea Utara atau berkunjung ke negara itu dapat dijatuhi hukuman penjara di Korea Selatan.




Namun, Kementerian Unifikasi memberikan izin untuk permintaan yang diajukan oleh Korean Sharing Movement (KSM) itu.




"Pemerintah ingin mengambil sikap yang fleksibel dalam menangani pertukaran sipil seperti bantuan kemanusiaan selama itu tidak membahayakan ketentuan sanksi internasional terhadap Korea Utara," ungkap juru bicara kementerian, Lee Eugene, kepada wartawan.




Keputusan itu diambil di tengah ketegangan yang masih tinggi setelah Korea Utara pada bulan ini menembakkan rudal balistik jarak terjauh mereka, demikian seperti dikutip dari laporan AFP.