Mataram (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengharapkan kajian sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), selesai pada awal 2018.

"Saya sudah mengonfirmasi perkembangan proyek sirkuit MotoGP di Lombok kepada Gubernur NTB. Jika kajian sirkuit itu sudah selesai awal 2018, maka kita bisa ajukan jadi tuan rumah MotoGP pada 2018," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Mataram, NTB, Kamis.

Imam mengatakan pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika harus mengikuti standar yang ditetapkan Dorna Sports sebagai pemegang hak penyelenggaraan MotoGP.

"Saya belum tahu. Dorna akan menunjuk konsultan untuk melakukan kajian itu. Saya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan gubernur maupun dengan pihak yang membangun sirkuit di KEK Mandalika itu," katanya.

Pemerintah, menurut dia, tidak terlibat dalam anggaran kajian pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika menyusul penanganan kajian sepenuhnya pada pihak Dorna dan badan swasta.

"Pemerintah akan mendukung, misalnya dari sisi pariwisata untuk mempromosikan MotoGP di Lombok, keimigrasian atau pengurusan bea dan cukai," katanya.

Pada Januari 2017 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan pembangunan sirkuit jalan raya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Rencana pembangunan sirkuit itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara ITDC dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd dan Mrk1 Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang dan operator sirkuit balap motor global, pada 20 Januari 2017.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer mengatakan sirkuit di Mandalika akan menjadi satu-satunya sirkuit jalanan di dunia yang menawarkan panorama indah laguna, kampung bertenaga surya, lapangan golf, area komersial dan perkotaan, serta Samudra Hindia.

ITDC memperoleh hak pengelolaan kawasan Mandalika di Lombok dengan luas 1.175 hektare. Mandalika merupakan satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas atau Bali Baru yang ditetapkan pemerintah pusat untuk dikembangkan sejalan dengan strategi meningkatkan pariwisata menjadi sumber devisa utama negara.