Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan masalah tentang ketersediaan listrik di daerah akan diatasi dengan percepatan pembangunan sejumlah pembangkit.

Presiden menyatakan telah memerintahkan Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Dirut PLN untuk secepatnya menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang sudah sangat mendesak di daerah-daerah.

"Terutama di kawasan Indonesia Timur, utamanya lagi di tanah Papua," kata Presiden saat peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) MPP Jayapura 50 MW di Distrik Muara Tani, Kota Jayapura, Selasa.

Menurut Presiden, permasalahan kurangnya pasokan listrik yang banyak dikeluhkan masyarakat di daerah saat kunjungan kerja menjadi persoalan mendesak untuk diselesaikan.

Khusus di wilayah Papua, pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu persiapan pemerintah dalam rangka menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di provinsi itu pada 2020.

Selain infrastruktur kelistrikan, Jokowi mengatakan infrastruktur pendukung lain seperti venue penyelenggaraan pertandingan juga tengah dibangun oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sebagian oleh pemerintah pusat.

"Tetapi sudah dihitung bahwa listriknya masih kurang. Oleh sebab itu, apa yang akan kita resmikan dan bangun ini juga salah satu persiapan untuk menyambut PON 2020," jelas Presiden.

Menurut data yang diterima oleh Kepala Negara, jumlah pasokan listrik di Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 280 MW.

Sementara pada 2019, pemerintah menargetkan jumlah pasokan listrik sebesar 730 MW dapat mengalir di Papua.

"Sudah lebih dari dua kali lipat. Kita harapkan sudah tidak ada kekurangan listrik lagi di sini," ucapnya.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar memprioritaskan penggunaan bahan bakar gas sebagai pasokan pembangkit tenaga listrik yang digunakan.

Menurut Jokowi, Indonesia perlu berupaya dan mencari terobosan serta keberanian untuk mulai beralih pada sumber energi baru terbarukan.

"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Menteri ESDM untuk diberikan prioritas penggunaan gas untuk kelistrikan kita, jangan semuanya batu bara," kata kata Jokowi.

Ia menegaskan harus ada beberapa pembangkit listrik, baik yang memakai gas, tenaga mikrohidro, matahari, dan ada juga arus laut yang dimulai di NTT.

"Inilah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyediakan kelistrikan," kata Presiden.

Sementara itu, bagi wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan jangkauan transmisi kabel listrik, pemerintah mengupayakan opsi lain berupa pembangkit listrik tenaga surya.

Dalam tiga tahun ke depan, ditargetkan sebanyak 600 desa dapat dialiri oleh listrik tenaga surya ini.

"Hari ini di Papua ada 22 desa dan di Maluku Utara ada 13 desa yang mendapatkan listrik," kata Presiden.

Dalam acara itu,Jokowi juga meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore 2x7 MW, distribusi listrik ke 92 desa di Papua dan Papua Barat serta ke 34 desa di Maluku Utara di sepanjang tahun 2016.

Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Lanny Jaya dengan kapasitas 74 kW, PLTMH di Tolikara berkapasitas 136 kW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat untuk kawasan Papua dan Papua Barat.

Menurut Kepala Negara, ketersediaan pasokan listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi masyarakat, namun secara tidak langsung juga dapat membantu anak-anak Indonesia untuk belajar pada malam hari sehingga mampu menyiapkan diri menuju persaingan di masa mendatang.

"Pemerintah akan terus mendorong percepatan berbagai pembangkit listrik di seluruh Tanah Air agar kita dapat membangkitkan potensi dan kekuatan yang kita punyai," kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sertifikat untuk Papua

Menutup rangkaian agenda kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Papua pada Selasa, Jokowi juga menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional serta Pembinaan, Fasilitasi, dan Kerja Sama Akses Reform.

Acara tersebut digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Cendrawasih, Kota Jayapura.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan sertifikat 603 bidang tanah kepada 414 masyarakat yang tersebar di sembilan kabupaten se-Provinsi Papua.

Berdasarkan data yang diperoleh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyelesaikan sertifikat untuk 1.569 bidang tanah yang ada di Provinsi Papua.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan pemerintah sebagai upaya memberikan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat di Tanah Air.