Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama (NU) menilai pelaksanaan berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah saat ini baru menyentuh lapisan atas masyarakat.

"Pemerintah sudah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi, namun baru sentuh lapisan atas, belum menyentuh lapisan bawah," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat.

Said menyatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren As Tsaqafah Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Said menyebutkan berdasarkan pertemuan dirinya dengan pengusaha-pengusaha kecil di Jawa Timur, ia mendapat informasi bahwa mereka belum merasakan adanya paket kebijakan ekonomi itu.

Ia mengatakan gagasan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar merupakan ide yang harus dikembangkan. Demikian juga dengan program Presiden Jokowi untuk memeratakan sumber daya melalui redistribusi aset.

"NU siap bermitra dengan pemerintah, saya juga mendukung ide Presiden memeratakan sumber daya yang berupa lahan untuk rakyat," kata Said Agil.

Dalam kesempatan itu hadir antara lain Mensesneg Pratikno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Ketua Dewan Pembina HPN Rohmin Dahuri.

Juga hadir sejumlah politikus antara lain Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy.

Sementara itu Ketua Umum HPN Abdul Kholik menjelaskan HPN merupakan organisasi pengusaha Nahdliyin yang didirikan 2011. Organisasi itu merupakan lembaga "networking" untuk mendorong kemadirian dan peningkatan kesejahteraan kaum nahdliyin.

HPN saat ini sudah memiliki pengurus wilayah yang tersebar di 20 provinsi, termasuk wilayah minoritas seperti Sumbar, Bali dan Papua.

Ia menyebutkan Mukernas I itu dihadiri 300 pengusaha Nahdliyin dari seluruh Indonesia. "Mereka datang dengan biaya sendiri untuk bersama-sama menyusun program kerja yang applicable," ujar Abdul Kholik.

Ia menyebutkan belanja pemerintah melalui APBN maupun APBD merupakan alat yang ampuh untuk melakukan redistribusi aset.

"Tidak ada satu konglomerat yang tumbuh tanpa sentuhan pemerintah," ucapnya.

Ia menyatakan pengusaha Nadhliyyin siap berkompetisi dan berperan dalam menurunkan tingkat kesenjangan masyarakat saat ini.