Banyumas (ANTARA News) - Komisi IV DPR RI mengunjungi gudang milik Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas yang berlokasi di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa sore, untuk mengecek ketersediaan beras di tempat itu.

Saat memberi sambutan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan kedatangannya bersama rombongan berkaitan dengan penetapan besaran beras keluarga sejahtera (rasta) untuk rumah tangga sasaran.

"Tentu ini menjadi situasi yang perlu terkonsolidasi dengan baik karena setelah penetapan terhadap besaran rastra yang disalurkan, kami juga ingin mendapatkan informasi dari Kabupaten Banyumas terutama dari Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein)," katanya.

Ia mengakui jika penyaluran rastra terhambat, bahkan pada bulan keempat (April) data baru turun dari Kementerian Sosial.

Menurut dia, hal itu menghambat penyaluran rastra kepada hampir 14 juta penerima.

Selain itu juga ada rencana penyaluran kartu pangan nontunai.

"Bahkan, ada kemungkinan untuk penyaluran rastra akan dikurangi menjadi 10 juta (RTS) dan secara bertahap dikurangi hanya untuk empat juta rumah tangga sasaran," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan adanya tanggapan dari masyarakat khususnya Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Herman juga menyinggung target penyerapan gabah yang begitu tinggi dan terkesan gudang harus penuh tanpa adanya penyaluran yang disiapkan.

Menurut dia, kondisi itu juga berpengaruh terhadap daya simpan, kualitas, maupun kuantitas penyaluran.

"Ini ingin kami dapatkan sejalan dengan rapat terakhir di Komisi IV. Komisi IV sebetulnya agak ragu dengan penyaluran kartu pangan nontunai karena dengan berbagai infrastruktur baru tidak mungkin lebih efisien dengan penyaluran raskin atau rastra yang saat ini disalurkan melalui struktur jenjang pemerintahan yang ada," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Dengan kompleksitas yang begitu tinggi, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi kartu pangan nontunai.

Dia mengatakan pihaknya juga ingin berdiskusi dengan para mitra kerja Bulog terkait harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap penyerapan dan situasi panen saat ini.

"Berdasarkan laporan yang kami terima bahwa pada tahun 2016, produksi padi mencapai 79 juta ton tetapi kami juga ingin mendapatkan informasi bagaimana di lapangan sesungguhnya," kata Herman.

Terkait pengelolaan, dia menyakini Bulog memiliki kekuatan manajemen yang bagus.

Bahkan, kata dia, kualitas beras Bulog semakin lama makin baik meskipun di beberapa daerah yang harus mendapat perhatian khusus karena berasnya kurang baik.

"Kalaupun ada beras yang disalurkan ke masyarakat kualitasnya kurang baik, akan dikembalikan dan ditukar dengan yang baik," katanya.

(U.KR-SMT/K007)