Buruh diminta terus tingkatkan kualitas dan kompetensi
2 Mei 2017 15:22 WIB
ilustrasi: Hari Buruh Internasional Jakarta Polisi memblokade Jalan Medan Merdeka Barat saat berlangsung aksi Hari Buruh Internasional di Jakarta, Pusat, Senin (1/5/2017). Dalam aksinya mereka meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan para kaum buruh. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) ()
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar para buruh yang ada di wilayah ibu kota terus meningkatkan kualitas dan kompetensi.
"Saya mengimbau supaya para buruh lebih baik meningkatkan kualitas sekaligus kompetensinya masing-masing," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, kualitas serta kompetensi para buruh harus terus ditingkatkan, terlebih saat ini sudah memasuki era persaingan usaha yang amat sangat ketat.
"Ini era persaingan. Betul-betul terasa persaingannya. Bukan hanya persaingan di negara kita sendiri, tetapi juga dengan bangsa-bangsa lain, ASEAN salah satunya," ujar Djarot.
Sementara itu, terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), mantan Wali Kota Blitar itu menuturkan sudah ada forum khusus yang membahas masalah tersebut.
"Kalau UMP kan ada forumnya, ada dialognya, ada tripartit. Jadi bukan semata kebijakan gubernur. Gubernur tinggal menandatangani hasil kesepakatan yang mereka buat," tutur Djarot.
Saat ini, dia mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menekan pengeluaran buruh dengan berbagai macam cara.
"Yang pasti, kami terus membantu buruh menekan pengeluaran mereka melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Transjakarta gratis, daging murah dan lain-lain," ungkap Djarot.
(T.R027/A043)
Baca juga: (Menaker: buruh harus kedepankan dialog sosial)
"Saya mengimbau supaya para buruh lebih baik meningkatkan kualitas sekaligus kompetensinya masing-masing," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, kualitas serta kompetensi para buruh harus terus ditingkatkan, terlebih saat ini sudah memasuki era persaingan usaha yang amat sangat ketat.
"Ini era persaingan. Betul-betul terasa persaingannya. Bukan hanya persaingan di negara kita sendiri, tetapi juga dengan bangsa-bangsa lain, ASEAN salah satunya," ujar Djarot.
Sementara itu, terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), mantan Wali Kota Blitar itu menuturkan sudah ada forum khusus yang membahas masalah tersebut.
"Kalau UMP kan ada forumnya, ada dialognya, ada tripartit. Jadi bukan semata kebijakan gubernur. Gubernur tinggal menandatangani hasil kesepakatan yang mereka buat," tutur Djarot.
Saat ini, dia mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menekan pengeluaran buruh dengan berbagai macam cara.
"Yang pasti, kami terus membantu buruh menekan pengeluaran mereka melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Transjakarta gratis, daging murah dan lain-lain," ungkap Djarot.
(T.R027/A043)
Baca juga: (Menaker: buruh harus kedepankan dialog sosial)
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
Tags: