Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti memfokuskan pembangunan kapal bantuan lebih besar untuk nelayan kecil, yang terindikasi dari jumlah kapal bantuan tersebut yang didominasi kapal berukuran kecil berukuran lima gross tonnage (GT) ke bawah.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Selasa, menyebutkan, jumlah bantuan kapal perikanan lebih banyak yang berukuran kecil dalam rangka memberdayakan nelayan kecil agar mampu memanfaatkan sumber daya ikan yang berlimpah.

"Ikan sudah tidak hanya ada di tengah laut, bahkan sudah ke pinggir karena dampak kebijakan KKP tentang keberlanjutan sumber daya ikan," kata Sjarief Widjaja.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal memberikan pelatihan kepada berbagai nelayan kecil agar mampu memanfaatkan sumber daya yang melimpah dengan mengoeprasikan kapal dan alat penangkapan ikan bantuan KKP.

Sebagaimana diketahui, KKP pada tahun 2017 ini telah menyiapkan Rp467 miliar untuk membangun 1.068 unit kapal perikanan dengan beragam ukuran.

Rencananya, kapal yang akan dibangun berukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal lima GT sebesar 498 unit, kapal berbobot 10 GT 92 unit, kapal dengan berat 20 GT sebanyak tiga unit, kapal ukuran 30 GT sebesar 20 unit, serta kapal baja berukuran 120 GT sebanyak tiga unit.

Selain itu juga akan dibangun pula kapal pengangkut ikan berukuran 100 GT yang juga dari baja sejumlah tiga unit.

Dalam rangka melengkapi kapal bantuan tersebut, dibangun pula alat penangkapan ikan sebanyak 2.990 paket dengan total anggaran Rp79 miliar.

Bantuan alat penangkapan ikan itu terdiri atas gillnet dengan 59 spesifikasi, trammelnet dua spesifikasi, rawai hanyut tiga spesifikasi, rawai dasar tiga spesifikasi, bubu lima spesifikasi, pancing tonda satu spesifikasi, pole and line saatu spesifikasi, dan handline 15 spesifikasi.

Selain bantuan alat penangkap uikan tersebut, unutuk memudahkan dan memfasilitasi nelayan memperbaiki mesin dan kapalnya disiapkan pula bengkel di sebanyak 20 pelabuhan.

Sebelumnya, program kredit usaha rakyat (KUR) seharusnya perlu dipermudah bagi nelayan terutama mereka yang termasuk nelayan tradisional atau pelaku usaha perikanan skala kecil.

"Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini masih harus berusaha mengakselerasi program jangka pendek," kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.

Menurut Andi Akmal, penyaluran KUR yang dipermudah bagi nelayan, khususnya nelayan skala kecil atau tradisional akan membuat mereka mampu melawan jasa keuangan "hitam" seperti rentenir.

Namun yang terjadi adalah, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, KUR oleh masyarakat nelayan dianggap sangat rumit pada proses pengajuaanya sehingga mereka enggan mengikuti program tersebut.