Jakarta (ANTARA News) - Bagaimana postur keuangan --terutama defisit anggaran-- Indonesia pada Maret 2017? Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, realisasi defisit anggaran hingga 31 Maret 2017 tercatat sebesar Rp104,9 triliun.

Angka ini setara dengan 0,77 persen terhadap PDB, atau sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun lalu.

"Secara total defisit anggaran 104,9 triliun atau 0,77 persen dari PDB, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB," kata Mulyani, dalam jumpa pers, di Jakarta, Senin.

Dia katakan, pencapaian pendapatan negara telah mencapai Rp295,1 triliun atau 16,9 persen dari target, lebih tinggi dari realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp247,5 triliun.

Pendapatan itu, kata dia, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp237,7 triliun atau 15,9 persen dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp57,4 triliun atau 22,9 persen dari target.


Baca juga: (Menkeu minta kementerian dan lembaga teliti susun belanja 2018)


Baca juga: (Tim Reformasi Pajak, BC dorong pelayanan bangun kepercayaan publik)


Baca juga: (Menkeu: Rp24,7 triliun dana repatriasi belum masuk Indonesia)


"Penerimaan perpajakan ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp204,5 triliun atau 13,3 persen dari target. PNBP juga lebih tinggi dari tahun lalu Rp42,9 triliun," kata Mulyani.

Sedangkan, lanjut dia, penyerapan belanja negara telah mencapai Rp400 triliun atau 19,2 persen dari pagu, lebih tinggi dari pencairan pada periode sama tahun lalu Rp390,9 triliun.

Belanja negara tersebut antara lain berasal dari belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp92,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu dan belanja non kementerian-lembaga Rp112 triliun atau 20,4 persen dari pagu.

"Belanja Kementerian Lembaga telah mencapai Rp92,4 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu Rp82,7 triliun. Belanja non kementerian-lembaga mencapai Rp112 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu Rp110 triliun," ujar dia.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai Rp195,2 triliun atau 25,5 persen, atau hampir sama dengan pencapaian periode akhir Maret tahun 2016.

Realisasi pembiayaan anggaran pada 31 Maret 2017 ikut tercatat sedikit lebih kecil dari periode sama tahun lalu yaitu sebesar Rp187,9 triliun, dari sebelumnya Rp200,2 triliun.

Menanggapi realisasi sementara ini, Mulyani memastikan pemerintah akan menggunakan momentum membaiknya pencapaian penerimaan perpajakan, agar target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN bisa tercapai pada akhir tahun.

"Triwulan satu ini ada pengaruh amnesti pajak, saya minta Ditjen Pajak untuk fokus bagaimana menggunakan hasil dari program tersebut dan menggunakan data-data untuk penerimaan pajak secara berkelanjutan sesudah amnesti pajak," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menghitung penghematan belanja barang dan biaya operasional kementerian-lembaga dalam APBN agar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur proyek prioritas.

"Kami akan terus mengupayakan pendanaan dari APBN tetap bisa dijalankan, dengan tetap menjaga rambu kehati-hatian," ujar dia