Ganjar Pranowo imbau Keraton Surakarta berembuk selesaikan konflik
17 April 2017 14:56 WIB
Dokumentasi polisi berjaga di lokasi sekat pembatas kediaman Raja Paku Buwono XIII, Sasana Narendra, dengan Kepturen yang dipasang kerabat pangageng atau Dewan Adat di Keraton Kasunanan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/4/2017). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)
Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengimbau Keraton Kasunanan Surakarta berembuk dan mengedepankan musyawarah-mufakat guna menyelesaikan konflik internal agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.
"Menurut saya, alangkah baiknya dari keluarga bisa duduk bareng, berembuk, buat kesepakatan," katanya, di Semarang, Senin.
Menurut dia, Keraton Kasunanan Surakarta memiliki kesepakatan yang bisa menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik internal.
"Kalau paugeran-paugeran yang menjadi ugeman itu bisa dipegang bareng-bareng itu akan enak, kalau tidak ya buat kesepakatan baru mumpung para kasepuhan di sana masih ada," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, konflik internal yang terjadi sekarang menjadi sesuatu yang negatif bagi Keraton Kasunanan Surakarta.
"Saya kira (rembukan) harus menjadi langkah terbaik, karena kalau tidak, konflik ini akan dibaca sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan, apalagi di Jawa Tengah," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan memfasilitasi semua upaya yang bertujuan menyelesaikan konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta agar tidak berkepanjangan. "Intinya kami siap memfasilitasi, mengenai persoalan hukum itu biar penegak hukum yang menyelesaikannya," ujarnya.
Sejak konflik internal itu terjadi, kata dia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpaksa tidak menyalurkan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5 miliar per tahun kepada Keraton Kasunanan Surakarta.
"Sejak terjadi konflik, kami memang tidak memberikan dana hibah (terkait dengan dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta). Kalau nanti kita salah gimana? Ini soal administrasi," katanya.
Baca juga: (Paku Buwono XIII digugat anak kandungnya)
"Menurut saya, alangkah baiknya dari keluarga bisa duduk bareng, berembuk, buat kesepakatan," katanya, di Semarang, Senin.
Menurut dia, Keraton Kasunanan Surakarta memiliki kesepakatan yang bisa menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik internal.
"Kalau paugeran-paugeran yang menjadi ugeman itu bisa dipegang bareng-bareng itu akan enak, kalau tidak ya buat kesepakatan baru mumpung para kasepuhan di sana masih ada," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, konflik internal yang terjadi sekarang menjadi sesuatu yang negatif bagi Keraton Kasunanan Surakarta.
"Saya kira (rembukan) harus menjadi langkah terbaik, karena kalau tidak, konflik ini akan dibaca sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan, apalagi di Jawa Tengah," katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan memfasilitasi semua upaya yang bertujuan menyelesaikan konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta agar tidak berkepanjangan. "Intinya kami siap memfasilitasi, mengenai persoalan hukum itu biar penegak hukum yang menyelesaikannya," ujarnya.
Sejak konflik internal itu terjadi, kata dia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terpaksa tidak menyalurkan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5 miliar per tahun kepada Keraton Kasunanan Surakarta.
"Sejak terjadi konflik, kami memang tidak memberikan dana hibah (terkait dengan dualisme kepemimpinan di Keraton Kasunanan Surakarta). Kalau nanti kita salah gimana? Ini soal administrasi," katanya.
Baca juga: (Paku Buwono XIII digugat anak kandungnya)
Pewarta: Wishnu Adhi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
Tags: