Markas PBB (ANTARA News) - Rusia menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang didukung negara-negara Barat pada Rabu (12/4), untuk mengecam serangan gas kimia mematikan di Suriah pada 4 April 2017.

Veto tersebut mendorong pihak Moskow, sekutu Presiden Suriah Bashar al-Assad, untuk bekerja sama melakukan penyelidikan internasional terkait peristiwa itu, dan menentang aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Keadaan itu merupakan kedelapan kalinya Rusia menggunakan hak vetonya atas resolusi DK PBB selama perang sipil enam tahun di Suriah, untuk melindungi Pemerintahan Bashar.

Dalam veto yang terbaru tersebut, Rusia memblokir rancangan resolusi yang didukung oleh AS, Prancis dan Inggris untuk mengecam serangan di Kota Khan Sheikhoun, dan meminta kepada Pemerintahan Bashar untuk membuka akses bagi para penyidik, dan memberikan informasi mengenai rencana penerbangan.

Serangan gas beracun pada 4 April 2017 itu mendorong AS meluncurkan serangan peluru kendali (rudal) di sebuah pangkalan udara Suriah, sehingga memperlebar kerenggangan hubungan antara AS dan Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin pmengatakan bahwa kepercayaan menjadi terkikis antara kedua negara di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson memberikan komentar, setelah melakukan pertemuan dengan para pemimpin Rusia di Moskow, bahwa hubungan kedua negara berada di titik terendah dengan tingkat kepercayaan yang rendah pula.

Tillerson menyerukan kepada Bashar agar melepaskan kekuasaannya.

Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley menyerukan kepada Moskow untuk berhenti melindungi Bashar, dan mengatakan bahwa AS ingin bekerja sama dengan Rusia untuk mencari solusi politik di Suriah.

"Rusia sekali lagi telah memilih untuk memihak kepada Bashar, bahkan disaat negara-negara di dunia lainnya, termasuk dunia Arab, telah sepakat bersama-sama mengutuk rezim pembunuh ini," kata Haley kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Ia menambahkan, "Jika rezim itu tidak bersalah, seperti klaim Rusia, maka informasi yang diminta dalam resolusi ini akan membenarkan klaim mereka."

Utusan Rusia untuk PBB Vladimir Safronkov mengatakan bahwa rancangan resolusi itu telah menghakimi kesalahan sebelum diadakannya penyelidikan independen.

"Ini adalah kesimpulan yang luar biasa. Belum ada yang melakukan penyelidikan atas peristiwa itu. Bagaimana Anda tahu?" katanya.

Dia juga mengatakan bahwa serangan AS terhadap pangkalan udara di Suriah telah melanggar norma-norma internasional.

Pemerintah Suriah membantah bertanggung jawab untuk serangan gas beracun pada 4 April 2017 di daerah yang dikuasai pemberontak di utara Suriah, yang menewaskan setidaknya 87 orang, bayak dari korban merupakan anak-anak.

Sebuah misi pencari fakta dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) sedang menyelidiki peristiwa serangan itu.

Jika senjata kimia memang digunakan, maka penyelidikan PBB/OPCW akan mengarah untuk mencari siapa yang harus disalahkan.

Tim tersebut telah menemukan bahwa pasukan pemerintah Suriah bertanggung jawab untuk tiga serangan gas klorin pada 2014 dan 2015 dan bahwa kelompok ISiS telah menggunakan gas mustard.

China, yang telah memveto enam resolusi terkait Suriah sejak perang saudara dimulai, memilih abstain dari pemungutan suara pada Rabu itu, bersama dengan Ethiopia dan Kazakhstan.

Sepuluh negara mendukung resolusi itu, sementara Bolivia bergabung dengan Rusia untuk memilih tidak mendukung.

Presiden AS Donald Trump di sebuah acara di Gedung Putih mengatakan bahwa tidak terkejut dengan abstainnya China.

Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft memberi keterangan kepadaDK PBB bahwa sampel yang diambil dari lokasi serangan 4 April 2014 telah dianalisis oleh para ilmuwan Inggris, dan dinyatakan positif mengandung gas saraf sarin.

Dia mengatakan pemerintah Bashar bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Para diplomat mengatakan bahwa Rusia telah mengajukan rancangan saingan dari resolusi tersebut yang mengekspresikan kekhawatiran terhadap serangan gas pekan lalu dan mengutuk serangan AS di Suriah.

Namun, sejauh ini belum jelas apakah Moskow merencanakan untuk memasukkan resolusi itu ke dalam forum pemungutan suara.