Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur prioritas nasional harus sudah selesai pada 2017-2018.

"Tahun 2017-2018, kita ingin seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu diundur atau ditunda maka pembiayaan untuk itu akan semakin membesar.

"Kita ingin pembangunan infrastruktur juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi meminta laporan mengenai pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan baik yang bersumber pada APBN, nonanggaran pemerintah baik swasta murni, BUMN murni, maupun kerja sama pemerintah-swasta dengan jaminan pemerintah.

Menurut Presiden, jika pihak swasta tidak mau membiayai bidang infrastruktur maka bisa ditawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta atau kerja sama BUMN/BUMD dan swasta.

"Jika tidak ada yang mau ambil peluang-peluang itu maka bisa diberi penugasan kepada BUMN atau BUMD dan terakhir baru ditempuh pembiayaan dari APBN atau APBD," katanya

Presiden juga menyebutkan sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang "fresh dari pasar bisa dilakukan sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa.

"Saya lihat di lapangan tidak banyak kendala dan hambatan, hanya kecil-kecil terutama berkaitan dengan pembebasan lahan," katanya.

Menurut Jokowi, apapun yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur harus didetilkan lagi utamanya untuk LRT Jabodetabek, KA cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Kencang Jakarta-Surabaya serta jalan tol.

"Mungkin kalau ada kesulitan pembiayaan bisa disampaikan pada sore hari ini," kata Presiden Jokowi.