Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan informasi bahwa transmisi jalur listrik Jawa-Sumatera (High Voltage Direct Current/HVDC) kemungkinan akan selesai pada tahun 2024.

"Baru akan dibangun pada 2021, kemungkinan bisa selesai pada 2024," kata Jonan di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, akhirnya pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat mencapai kesepakatan untuk memasukkan pembangunan HVDC pada Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026.

Direncanakan HVDC tersebut dapat mengirimkan 500 kV. Informasi dari Kementerian ESDM, melalui Keputusan Menteri ESDM (Kepmen ESDM) Nomor 1415 K/20/MEM/2017, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2017 - 2026 telah disahkan.

Dalam RUPTL terbaru ini, target bauran energi untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) naik dari sebelumnya 19,6 persen menjadi 22,5 persen pada tahun 2025.

Revisi RUPTL juga menetapkan target terbaru infrastruktur ketenagalistrikan, mengoptimalkan pemanfaatan energi setempat untuk pembangkitan tenaga listrik serta pemilihan teknologi yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Dalam RUPTL 2017-2026, jika digabung, pembangkit listrik dari energi air, panas bumi dan EBT lainnya diharapkan bisa mencapai bauran energi 22,5 persen pada 2025, hal ini sejalan dengan target di Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Pembangkit batu bara pada 2025 ditargetkan 50 persen dari total energi primer, gas 26 persen dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5 persen. Sementara, target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125GW pada 2025.

Pada 2019 diharapkan pembangkit yang sudah beroperasi (Commercial Operation Date/COD) sebesar 70GW. Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk.

Terkait pemanfaatan potensi energi primer per daerah, dalam RUPTL 2017-2026, penggunaan jenis pembangkit di tiap wilayah disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi setempat atau yang terdekat.

Pemerintah fokus pada least cost basic energy, mendorong semua daerah memakai energi dasar yang paling kompetitif. Misal, di Sumatera Bagian Selatan, energi dasar dari batu bara masih besar sekali, sehingga didorong untuk membangun PLTU di Mulut Tambang.