Bogor (ANTARA News) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin rapat implementasi embung dan bangunan air lainnya 2017 yang berlangsung di Balai Penelitian Pertanian Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Rapat yang berlangsung secara internal tersebut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pertanian mengembangkan strategi bangunan air dan embung dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas pertanian, terutama di lahan pertanian tadah hujan.

Mentan yang ditemui usai rapat menjelaskan, hasil kajian bersama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Kementerian PU terdapat 80 persen lahan-lahan pertanian skala kecil di Indonesia yang membutuhkan embung.

"Hitung-hitungan kasar kita itu ada 80 persen lahan-lahan kecil pertanian yang membutuhkan embung dan bangunan air," kata Amran.

Ia mengatakan, pembangunan embung serta bangunan air seperti long storage, dam parit dan sebagainya diprioritaskan di desa untuk dapat meningkatkan indek pertanaman (IP) dari satu kali menjadi dua sampai tiga kali.

"Kita coba menggeser membuang embung dan long storage di desa untuk meningkatkan IP menjadi tiga kali, artinya tiga kali pula pendapatanya," katanya.

Menurut Amran, pembangunan embung tidak hanya meningkatkan sektor pertanian saja, tapi juga bermanfaat untuk sektor lainnya seperti perikanan dan perkebunan. Dari embung juga dapat dilakukan budidaya ikan, menanam sayuran, serta dapat dikembangkan untuk sektor wisata lewat kolam pemancingan.

Rencananya ada 30 ribu embung dan bangunan air yang akan dibangun secara bertahap melalui kerja sama ketiga kementerian dimulai dari tahun 2017.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, lahan sawah yang ada saat ini dengan IP 100 (sekali tanam) dan tadah hujan seluas 4,0 juta hektare. Biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan embung dan bangunan air mencapai Rp22,6 triliun.

Manfaat dari pembangunan embung dan bangunan air ini dengan meningkatkan IP menjadi 0,5 artinya produksi 10 juta ton gabah kering giling (GKG) setara dengan Rp40 triliun. Dampak lainnya, produksi ikan 0,98 juta ton atau setara dengan Rp17,4 triliun, dan potensi pendapatan dari budidaya itik, ayam dan kambing.

(KR-LR/H005)