Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, nilai-nilai etika pemerintahan harus menjadi landasan moral bagi aparatur sipil negara (ASN) penyelenggara pemerintahan.

"Nilai-nilai etika pemerintahan harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan. Inilah yang menjadi policy guidance, pedoman kebijakan, tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan," katanya pada Konferensi Etika Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pra Konferensi I di Jakarta, Rabu seperti dikutip dari laman Kemenpan-RB.

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) tersebut, ia mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN.

Untuk itu, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemerintahan.

Menteri Asman mengatakan etika politik dan pemerintahan harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen, pelanggaran etika harus menjadi barang tabu yang tak boleh dilakukan. Dengan demikian diharapkan kepercayaan publik terhadap aparat semakin meningkat.

Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menekankan perlunya pembinaan penerapan etika di pemerintahan. "Saat ini seluruh instansi pemerintah, sosial, profesi maupun politik sudah memiliki kode etik, namun penerapannya belum maksimal karena belum terintegrasi dan belum dilakukan pengawasan intensif secara resmi dari pihak pemerintah sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Ketua DKPP meminta agar Menpan-RB selaku pembina dan pemegang kebijakan aparatur sipil negara dapat menjadi inisiator penerapan etika penyelenggara pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Indonesia yang berintegritas dan memiliki kepercayaan penuh dari publik.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, serta perwakilan dari Komisi Yudisial, LIPI, BNSP, KPPU, serta instansi pemerintah pusat.

(M041/T007)