Medan (ANTARA News) - Enam pejabat negara setingkat menteri sepakat dan menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN di Medan, Rabu.

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Dalam nota kesepahaman itu, Menteri BUMN Rini Soemarno disebut Pihak Pertama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil Pihak Kedua, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono Pihak Ketiga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Pihak Keempat, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Pihak Kelima, dan Jaksa Agung HM Prasetyo Pihak Keenam.

Namun dalam penandatanganan yang dilaksanakan di aula PTPN 3 tersebut tidak dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian selaku Pihak Kelima.

Dalam resume yang dibacakan, disebutkan nota kesepahamam itu dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai tugas pokok para pihak dengan mengacu pada aturan.

Kemudian, tujuannya adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, memberikan perlindungan hukum terhadap aset BUMN, menyelesaikan administrasi dokumen terhadap aset yang diperlukan, dan membantu BUMN dalam melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan usaha BUMN.

Demikian juga untuk memmbantu BUMN dalam melakulan pengawasan dan pengawalan aset, termasuk aset yang terkait tindak pidnaa dan dikuasai pihak ketiga.

Ruang lingkup nota kesepahaman itu meliput kerja sama dan koordinasi dalam bidang pengawalan dan pengamanan aset, percepatan proses penerbitan dokumen kepemilikan aset, percepatan proses administrasi pembangunan infrastruktur, serya pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum.

Sedangkan jangka waktu nota kesepahaman itu mulai berlaku sejak ditandatangani sampai 21 Desember 2018 atau sampai dengan selesainya proyek-proyek BUMN.

Gubernut Sumut HT Erry Nuradi yang menyaksikan penandatangan nota kesepahaman itu mengatakan, MoU yang dilakukan itu sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pihaknya sangat berharap penandatangan nota kesepahaman itu membawa dampak positif di Sumut yang memiliki 11 proyek strategis nasional.

(I023/B012)