Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga negara saat membuka Sidang Kabinet Paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018.

"Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong lagi cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal. Lihatlah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Tahun ini pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,6 persen.

Menurut Jokowi, selain efisiensi belanja negara untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerintah perlu memokuskan peningkatan total ekspor dan investasi.

Kendati dalam meningkatkan ekspor menghadapi kendala akibat pasar global yang melambat, Jokowi meminta pemerintah memanfaatkan pasar nontradisional.

"Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80 (juta orang)," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jumlah investasi ke Indonesia ditingkatkan demi mengisi peluang yang masih besar dan menegaskan banyak peminat investasi di Indonesia, namun terhambat regulasi yang berbelit.

"Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak. Tapi penyakitnya di kita sendiri, di masalah regulasi, masalah aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen," kata Jokowi.

Presiden juga meminta belanja negara yang akan mencapai di atas Rp2.200 triliun diarahkan kepada belanja modal untuk target-target pembangunan. "Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit."

Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga berlangsung sekitar 2 jam sejak pukul 10.00 WIB.