Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kementerian dan lembaga atau KL harus merencanakan anggaran belanja barang lebih teliti pada 2018 agar pemerintah memiliki dana lebih untuk belanja modal.

"Instruksi Presiden seluruh KL untuk 2018, membuat anggaran belanja barang yang tidak boleh melebihi apa yang dikeluarkan di 2016. Ini bukan penghematan, tapi perencanaan, artinya seluruh KL harus merencanakan dengan lebih teliti," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan perencanaan anggaran tersebut harus mulai dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan komposisi maupun rincian atau detail belanja barang di masing-masing kementerian serta lembaga dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan karena pada 2018 diproyeksikan belanja negara bisa mencapai Rp2.200 triliun, namun pagu untuk belanja modal masih terbatas untuk mendorong pembangunan, dibandingkan alokasi belanja barang yang meningkat.

"Belanja barang termasuk perjalanan dinas, pembayaran listrik dan biaya pertemuan. Ini masih banyak ruang untuk efisiensi," kata Sri Mulyani.

Meskipun demikian, Sri Mulyani belum bisa memproyeksikan besaran belanja modal yang ideal pada 2018, karena penghitungan anggaran ini mempertimbangkan rencana belanja pegawai maupun barang dari masing-masing kementerian atau lembaga.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna membahas pagu indikatif RAPBN 2018, Selasa (4/4), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penghematan serta efektivitas anggaran dari kementerian maupun lembaga negara, agar pemerintah mempunyai pagu belanja modal yang memadai untuk pembangunan.

"Saya kira banyak sekali biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta pagu belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp2.200 triliun pada 2018, bisa dialokasikan sebagian besar ke belanja modal untuk pemenuhan target pembangunan pemerintah.

"Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit," tambah Presiden.