Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah dan Freeport telah melakukan perundingan intensif sejak Februari lalu saat perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat itu menyatakan keberatan atas perubahan status kontrak tambang.

Teguh menjelaskan ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian kisruh status kontrak Freeport, yakni penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang.

Penyelesaian jangka pendek, lanjut dia, dilatarbelakangi upaya memberikan landasan hukum dan kepastian usaha bagi Freeport.

Baca juga: (Luhut: IUPK sementara agar Freeport bisa ekspor konsentrat)

Di sisi lain, penyelesaian jangka pendek itu juga memberikan kejelasan bagi pemerintah atas hubungan kontraktual pasca Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pada pembahasan jangka pendek, minggu lalu, kami sepakat dengan Freeport bahwa akan ditetapkan IUPK yang bersifat sementara karena punya tenggat waktu 8 bulan," katanya.

Dengan diberlakukannya IUPK yang bersifat sementara selama 8 bulan, maka Freeport dapat melaksanakan ekspor konsentrat dengan membayar bea keluar selama periode 8 bulan tersebut.

"Berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK itu, kami juga masih hormati ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya (KK)," katanya.

Baca juga: (Jonan: Perubahan status Freeport dibicarakan dengan Menkeu)

Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport menuturkan, mulai pekan depan akan ada perundingan kedua untuk penyelesaian jangka panjang selama 8 bulan mulai 10 Februari - 10 Oktober 2017.

Dalam pembahasan jangka panjang sejumlah poin yang dibahas antara lain ketentuan terkait stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi serta pembangunan smelter (fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral).

Lebih lanjut Teguh memaparkan jika setelah perundingan jangka panjang tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport, maka Freeport akan kembali pada status KK yang berakhir 2021.

"Kalau dia tidak terima hasil perundingan, atau katakanlah perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka dia (Freeport) bisa kembali ke KK, tapi tidak boleh ekspor," tegasnya.

Baca juga: (Kementerian ESDM: Feeport lebih memilih rumahkan karyawan)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot dalam kesempatan yang sama mengatakan perundingan kedua akan membahas lebih rinci mengenai stabilitas investasi sehingga Freeport bisa mendapatkan fasilitas pendukung operasional.

"Lalu, juga akan bicara soal perpanjangan operasi. Berdasarkan peraturan pemerintah itu sampai 2x10 tahun, yaitu 2021-2031 tahap pertama dan selanjutnya 2031-2041 tahap kedua," katanya.

Selanjutnya, yakni mengenai divestasi saham 51 persen di mana secara logika juga akan dibahas mengenai perpanjangan kontrak.

"Kalau divestasi 51 persen kan tinggal empat tahun lagi sampai 2021. Itu logikanya," katanya.

Bambang menambahkan, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Papua juga akan dilibatkan dalam proses perundingan jangka panjang.

Baca juga: (Pemkab Mimika bentuk tim perjuangkan izin ekspor Freeport)