Wagub Jatim pastikan relokasi korban longsor Ponorogo
2 April 2017 19:55 WIB
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (ketiga kanan) bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (kedua kanan) dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni (kanan) meninjau proses pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (2/4/2017). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)
Ponorogo (ANTARA News) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memastikan seluruh warga Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo yang terdampak longsor, akan direlokasi ke daerah aman dengan fasilitasi penuh pemerintah.
"Pak bupati, pak gubernur dan saya nanti akan bicara soal relokasi. Mungkin nanti kita perlu minta bantuan Perhutani atau banyak pihak lain untuk membicarakan rehabilitasi pascabencana," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang dikonfirmasi saat meninjau proses pencarian korban hilang di titik nol bencana tanah longsor Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Minggu.
Gus Ipul mengemukakan ada dua alternatif penanganan relokasi bagi warga terdampak longsor itu.
Pertama, kata Gus Ipul, relokasi di penampungan sementara di rumah-rumah penduduk atau kerabat korban yang berada di zona aman, membuatkan pemukiman sementara semacam tenda pengungsian atau lainnya.
"Atau opsi kedua dengan merelokasi secara permanen. Kalau relokasi sementara nanti kami akan carikan dulu lokasinya untuk warga yang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Baru kemudian memikirkan relokasi permanen," ujarnya.
Namun, Gus Ipul yang datang ke lokasi bencana didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, belum merinci teknis penanganan pascabencana serta tahapan relokasi dimaksud.
Ia mengatakan seluruh upaya rehabilitasi kawasan mukim dan penanganan korban terdampak bencana segera dibahas secara lintaskelembagaan, baik oleh Pemprov Jatim, Pemkab Ponorogo, maupun penerintah pusat melalui Kemensos serta lintaskementrian terkait.
"Intinya bahwa prioritas pertama kita evakuasi, menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan, dan kedua segala keperluan korban atau yang terdampak, pengungsi dan lain-lain akan dipenuhi di bawah kepemimpinan bapak bupati, dandim dan kapolres," katanya.
Sementara itu Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan opsi sementara bagi warga terdampak adalah dengan mendirikan tenda pengungsian atau dengan menampung warga yang tak lagi memiliki tempat tinggal di beberapa rumah penduduk lain.
Terkait rencana relokasi Ipong lebih menawarkan opsi transmigrasi mengingat daerah tak memiliki skenario lahan pengganti bagi penduduk yang rumah dan lahannya tertimbun longsor.
"Tawaran transmigrasi ini sudah kami sampaikan sejak jauh hari sebelum longsor terjadi kemarin (Sabtu, 1/4). Tapi nyatanya oleh warga ditolak," katanya.
Ipong berjanji opsi relokasi akan dibicarakan kembali antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
"Doakan ada opsi terbaik untuk warga, sementara ini kami fokus dulu proses evakuasi korban dan penanggulangan sementara korban terdampak," ujarnya.
Sementara Menteri Khofifah Indar Parawansa yang datang selang sejam setelah kedatangan Gus Ipul dan Kapolda Jatim, menyarankan agar warga di area terdampak longsor seluruhnya direlokasi agar tidak timbul korban jiwa lanjutan.
"Relokasi warga merupakan tugas merupakan tugas pemerintah kabupaten untuk menyediakan lahan, sedangkan pembangunan hunian tetap nantinya akan berbagi tugas antarkementrian, dibantu Kemensos," kata Khofifah.
(KR-DHS/R018)
"Pak bupati, pak gubernur dan saya nanti akan bicara soal relokasi. Mungkin nanti kita perlu minta bantuan Perhutani atau banyak pihak lain untuk membicarakan rehabilitasi pascabencana," kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang dikonfirmasi saat meninjau proses pencarian korban hilang di titik nol bencana tanah longsor Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Minggu.
Gus Ipul mengemukakan ada dua alternatif penanganan relokasi bagi warga terdampak longsor itu.
Pertama, kata Gus Ipul, relokasi di penampungan sementara di rumah-rumah penduduk atau kerabat korban yang berada di zona aman, membuatkan pemukiman sementara semacam tenda pengungsian atau lainnya.
"Atau opsi kedua dengan merelokasi secara permanen. Kalau relokasi sementara nanti kami akan carikan dulu lokasinya untuk warga yang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Baru kemudian memikirkan relokasi permanen," ujarnya.
Namun, Gus Ipul yang datang ke lokasi bencana didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, belum merinci teknis penanganan pascabencana serta tahapan relokasi dimaksud.
Ia mengatakan seluruh upaya rehabilitasi kawasan mukim dan penanganan korban terdampak bencana segera dibahas secara lintaskelembagaan, baik oleh Pemprov Jatim, Pemkab Ponorogo, maupun penerintah pusat melalui Kemensos serta lintaskementrian terkait.
"Intinya bahwa prioritas pertama kita evakuasi, menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan, dan kedua segala keperluan korban atau yang terdampak, pengungsi dan lain-lain akan dipenuhi di bawah kepemimpinan bapak bupati, dandim dan kapolres," katanya.
Sementara itu Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan opsi sementara bagi warga terdampak adalah dengan mendirikan tenda pengungsian atau dengan menampung warga yang tak lagi memiliki tempat tinggal di beberapa rumah penduduk lain.
Terkait rencana relokasi Ipong lebih menawarkan opsi transmigrasi mengingat daerah tak memiliki skenario lahan pengganti bagi penduduk yang rumah dan lahannya tertimbun longsor.
"Tawaran transmigrasi ini sudah kami sampaikan sejak jauh hari sebelum longsor terjadi kemarin (Sabtu, 1/4). Tapi nyatanya oleh warga ditolak," katanya.
Ipong berjanji opsi relokasi akan dibicarakan kembali antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
"Doakan ada opsi terbaik untuk warga, sementara ini kami fokus dulu proses evakuasi korban dan penanggulangan sementara korban terdampak," ujarnya.
Sementara Menteri Khofifah Indar Parawansa yang datang selang sejam setelah kedatangan Gus Ipul dan Kapolda Jatim, menyarankan agar warga di area terdampak longsor seluruhnya direlokasi agar tidak timbul korban jiwa lanjutan.
"Relokasi warga merupakan tugas merupakan tugas pemerintah kabupaten untuk menyediakan lahan, sedangkan pembangunan hunian tetap nantinya akan berbagi tugas antarkementrian, dibantu Kemensos," kata Khofifah.
(KR-DHS/R018)
Pewarta: Destyan Handri Sujarwoko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
Tags: