Lombok Barat (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo, di Kabupaten Karang Asem, Bali kepada PT ASDP Indonesia Ferry agar masalah angkutan penyeberangan Bali-Lombok, Nusa Tenggara Barat, teratasi.

"Kami akan lakukan perbaikan di Tanah Ampo berupa pembangunan "break water". Kemudian kita harapkan ASDP yang mengelola," kata Budi Karya Sumadi, ketika meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Gilimas, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

Ia mengaku mendapatkan keluhan dari pengusaha kapal ferry terkait dengan infrastruktur dermaga di Pelabuhan Padang Bai, Bali, yang menghubungkan dengan Pelabuhan Lembar, di Kabupaten Lombok barat, yang sering mengalami gangguan.

"Tadi ada komplain dari pengusaha kapal bahwa di Padang Bai, kadang-kadang macet, bahkan sampai 13 jam karena dermaga yang terbatas," ujarnya.

Jika sudah dilakukan perbaikan, ia berharap ASDP bisa melakukan improvisasi agar bagaimana kapal "rool on rool" (roro) dari Surabaya tidak melewati Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tetapi langsung ke Padang Bai.

"Dengan begitu ke depannya pelabuhan Gilimanuk, tidak lagi sepadat saat ini. Dengan kedaan itu, Bali akan tertolong, tidak ada trafik kendaraan hingga 1200 unit per hari yang datang dari Jawa Timur," katanya.

Pengelolaan Pelabuhan Tanak Ampo oleh ASDP, menurut dia, juga akan membantu badan usaha milik negara itu untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pelayanan pelabuhan.

"Pengelolaan pelabuhan kita kerjasamakan, nanti ASDP memberikan kontribusi kepada negara berupa pendapatan negara bukan pajak," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan unit kendaraan di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terjebak antrean panjang akibat perbaikan dermaga di Pelabuhan Padang Bai, Bali pada 16 Maret 2017.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) H. Khoiri Soetomo, mengaku sudah menyampaikan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kapal penyeberangan dan fasilitas dermaga di pelabuhan kepada pemerintah dah anggota Komisi VI DPR RI agar bisa mendapat perhatian.

"Kondisi itu hampir terjadi di seluruh pelabuhan Indonesia, termasuk Pelabuhan Lembar-Padang Bai," katanya.