Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Riau harus meningkatkan keterpaduan pengelolaan sejumlah wilayah di kawasan tersebut dalam meningkatkan perekonomian daerah.

"Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjung Pinang sebagai sentra-sentra industri baru dan juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

Menurut Presiden, persentase pengangguran terbuka di Provinsi tersebut cukup tinggi sebesar 7,69% sehingga pemerintah daerah bersama lembaga pengelolaan harus dapat menjaga stabilitas perekonomian dan membuka industri.

Untuk Kepulauan Natuna, Jokowi meminta pemerintah daerah dapat fokus membangun sentra industri kelautan dan perikanan serta sentra industri gas.

Jokowi juga meminta beberapa pulau besar lain di Kepri, seperti Karimun, dapat mengembangkan industri manufaktur.

Kendati demikian, pengembangan kawasan tetap dilakukan secara integratif dan terpadu mulai hulu hingga ke hilir.

Untuk Pulau Batam, Jokowi juga menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam harus mengelola dengan terintegrasi.

"Potensi yang sangat besar sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan," kata Jokowi menjelaskan salah satu masalah di Pulau Batam.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan pihaknya masih harus menyelaraskan koordinasi untuk memanfaatkan potensi investasi di kawasan.

"Tentu ada kebijakan-kebijakan harus kita tawarkan kepada investor terutama di beberapa kawasan kita minta menjadi kawasan ekonomi khusus. Terutama Rempang, Galang, kemudian Karimun, termasuk pulau lain menjadi kawasan ekonomi wisata seperti Lingga, Natuna dan Anambas," ujar Nurdin usai rapat terbatas.

Presiden, ujar Nurdin, juga meminta sejumlah menteri untuk menindaklanjuti proses percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut.

Kendati demikian, Nurdin juga mengaku masih terjadi tumpang tindih wewenang di Pulau Batam sehingga menghambat potensi investasi.

Pemerintah provinsi juga membicarakan tentang pengelolaan Kota Batam yang tidak sinkron antara pemerintah kota dengan BP Batam.

"Kalau ini terselesaikan, akan ada kepastian hukum untuk investasi, pasti akan memungkinkan kembali mereka buka investasi di Kota Batam, dan Kepulauan Riau umumnya," ujar Nurdin.