Washington, Amerika Serikat (ANTARA News) - Seruan Presiden Donald Trump agar legislatif meloloskan rancangan anggaran 1,5 miliar dolar AS guna membangun tembok di sepanjang perbatasan Meksiko terancam gagal setelah para politisi Republik di Kongres menyatakan menunda pembahasan permintaan Trump itu.

Senator Republik Roy Blunt berkata kepada wartawan bahwa uang untuk pembangunan tembok itu tidak akan dimasukkan ke RUU APBN yang harus lolos sebelum 28 April demi menghindarkan berhentinya badan-badan pemerintahan yang masa pendanaannya juga akan habis tempo.

Blunt malah mengatakan permintaan anggaran membangun tembok Meksiko itu akan dibicarakan suatu waktu nanti.

Sementara itu para politisi Demokrat mengancam akan menjegal RUU pendanaan badan-badan federal dari 29 April sampai 30 September untuk akhir tahun fiskal tahun ini, jika anggaran untuk pembangunan tembok Meksiko dimasukkan ke RAPBN.

Demokrat menyebut tembok Meksiko itu tidak direncanakan matang, apalagi sudah ada instrumen-instrumen pengamanan perbatasan baik yang sudah dibangun maupun yang tengah direncanakan.

Saat kampanye Pemilu lalu, Trump bersumpah akan menekan Meksiko untuk membayar pembangunan tembok perbatasan yang dirancang untuk mencegah masuk imigran ilegal dan narkotika ke AS. Pemerintah Meksiko sendiri sudah menyatakan tak sudi membangun tembok semacam itu.

Seperti kepada RUU Kesehatan pengganti Obamacer, para politisi Republik juga menentang prakarsa tembok Meksiko itu, termasuk para anggota legislatif yang mewakili kota-kota di sepanjang perbatasan Meksiko-AS.

Pemerintah pusat AS harus membeli tanah di banyak lokasi untuk membangun gedung-gedung sehingga melambungkan ongkos pembangunan tembok perbatasan itu.

Menurut Reuters, biaya untuk membangun tembok perbatasan itu akan mencapai 21,6 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari angka yang disodorkan Trump sebesar 12 miliar dolar AS.

Anggota DPR Mario Diaz-Balart mengungkapkan keskeptisannnya terhadap kesediaan Kongres menyetujui dana untuk pembangunan tembok itu karena untuk meloloskann RUU ini membutuhkan persetujuan mayoritas maksimal di Senat, padahal jumlah suara Republik dan Demokrat sangat tipis, demikian Reuters.