Jakarta (ANTARA News) - Radikalisme sebagai ideologi politik yang mengusung nilai-nilai intoleran, sektarian dapat mengambil bentuk gerakan yang berbasis keagamaan maupun antikeagamaan.

Apapun bentuk gerakan itu, ruang untuk mewujudkan cita-cita yang diperjuangkannya sama sekali tak ditoleransi oleh Pancasila.

Yang menarik, Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dalam batas-batas tertentu, sering dimanfaatkan oleh para pengusung radikalisme karena watak dasar Pancasila yang merangkum semua kekuatan politik untuk eksis di bawah naungannya.

Baik partai politik yang berideologi komunisme maupun gerakan yang mencitakan teokrasi dalam kerangka percobaan membelokkan Indonesia menjadi negara minus Pancasila pernah sempat berkiprah di Tanah Air.

Percobaan itu tak cuma dilakukan sekali namun toh selalu gagal. Kenapa? Itu antara lain karena pada dasarnya Pancasila tidak kompatibel dengan segala bentuk radikalisme. Pancasila tak memberi ruang bagi kekuatan politik monolitik yang menafikkan kekuatan-kekuatan pesaing di sekitarnya.

Sesungguhnya apa yang terefleksikan pada nilai-nilai yang dikandung Pancasila adalah manifestasi dari cita-cita kemanusiaan universal inklusif yang mengendap di jiwa rakyat dan yang diekspresikan oleh para tokoh bangsa yang merintis kelahiran Indonesia sejak awal.

Dengan demikian, sangatlah logis bahwa setiap gerakan yang menjadi antitesis terhadap Pancasila akan menemui perlawanan masif dari berbagai kekuatan sosial politik yang merupakan kekuatan mayoritas yang melahirkan Pancasila.

Keyakinan bahwa Pancasila merupakan dasar atau landasan ideologi bernegara sempat merosot di titik nadir ketika otoritarianisme yang ditopang militerisme menguasai panggung politik selama lebih tiga dasawarsa.

Setelah rezim otoriter itu tumbang, kepercayaan publik terhadap Pancasila kembali menguat karena keberagaman yang menjadi karakteristik sosial budaya Indonesia akan tetap terjaga dalam bingkai Pancasila.

Belakangan ini ada kecemasan tentang kemungkinan bangkitnya kekuatan yang hendak meniadakan nilai-nilai inklusif, toleran dan humanisme universal yang tentu saja berimplikasi pada apa yang disebut sebagai tenun atau rajutan kebangsaan.

Namun, sesungguhnya kecemasan itu tak perlu berlebihan sebab fakta sosial politik selalu memperlihatkan bahwa pada tataran praksis politik formal nasional, tak satupun parpol berbasis ideologi yang mendukung intoteransi dan radikalisme pernah menjadi menguasai pentas politik mayoritas.

Kekhawatiran berlebihan bahwa radikalisme menjadi ancaman serius Pancasila tampaknya bisa dipahami dalam pengertian bahwa ancaman itu akan menghabiskan energi terutama bagi pemerintah untuk menyelesaikan banyak persoalan riil yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Memang terasa ada lingkaran setan dalam persoalan bangkitnya radikalisme akhir-akhir ini. Kekuatan perlawanan terhadap kelompok mapan sering mencoba melakukannya dengan segala cara, termasuk membawa bendera entitas keagamaan dan secara sewenang-wenang memilih strategi yang ekslusif.

Kebangkitan radikalisme itu jelas berkaitan dengan persoalan keadilan baik politik maupun ekonomi. Semakin banyak kelompok yang merasa termarginalkan tak menjadi bagian dari kelompok yang menikmati sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah bagi semua warga secara adil, kekuatan perlawanan itu senantiasa tumbuh.

Dalam kekisruhan ideologis itu, tak ketinggalan hadir para penumpang gelap yang sesungguhnya bukan bagian dari kelompok yang menjadi korban ketakadilan sistem. Kolaborasi di ruang gelap atau bawah tanah antara kelompok termarginalkan dan kekuatan politik yang tersingkir dari kontes pemilu inilah yang menjadikan radikalisme seolah-olah menjadi ancaman menakutkan.

Bisa diprediksi bahwa ketika kekuatan politik formal yang tersingkir itu mendapat ruang untuk berdialog dan diberi panggung untuk mengekspresikan aspirasinya, setidaknya diuangkapkan secara personal kepada penguasa politik, ancaman intoleransi dengan segera menjadi kian mengecil alias gembos.

Radikalisme kadang digunakan sebagai strategi sekadar untuk mendapat bagian dari keuntungan yang bisa dinikmati dalam arti politis maupun ekonomis.

Rata-rata manusia tergerak untuk melakukan perlawanan karena kepentingan-kepentingan politik ekonomisnya mulai terancam dan yang paling banyak adalah perlawanan yang dilakukan karena mereka teraniaya oleh penguasa yang menerapkan sistem yang dinilai tidak adil.

Perlawanan politik bagi kaum radikal tak perlu menunggu setiap lima tahun sekali ketika pemilihan pemimpin diselenggarakan, dengan menghukum penguasa korup dengan tidak lagi memilihnya. Bagi kaum radikal, sistem demokrasi itu adalah bagian dari ketidakadilan yang melanggengkan musul-musuh radikalisme menguasai kekuasaan politik.

Seberapa banyakkah sosok-sosok individual yang secara idelogis memang meyakini nilai-nilai radikalisme sehingga membahayakan eksistensi Pancasila? Jawabnya bisa diduga, jumlahnya tentu sangat sedikit. Namun, jika jumlah yang sedikit itu berada di kalangan anak-anak muda, solusi untuk mengatasi juga jelas.

Penanaman nilai-nilai inklusif, toleran dan penyadaran lewat pendidikan sejak dini adalah bagian dari pemecahan masalah yang bisa dilakukan.

Dari beberapa fakta lapangan, terbukti bahwa kaum atau pribadi yang melakukan aksi radikal yang tertangkap dan dipenjara akan meninggalkan pilihan strategi politiknya itu setelah mereka diberi ruang untuk hidup yang tak termarginalkan secara politis ekonomis.

Dalam batas-batas yang wajar, kecemasan terhadap radikalime memang dibutuhkan sebab cukup satu orang radikal untuk memorak-porandakan sebuah kedamaian yang sedang dinikmati massa yang toleran dan inklusif.