Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan konsolidasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Indonesia timur guna mengejar target realisasi investasi 2017.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, menyampaikan target realisasi investasi 2017 cukup tinggi yakni Rp678,8 triliun dan tahun 2018 lebih tinggi lagi mencapai Rp863 triliun sehingga membutuhkan kerja keras bersama.

"Ini jangan malah membuat putus asa. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan capaian realisasi investasi ini sehingga targetnya dapat tercapai," katanya.

Menurut Azhar, arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat jelas bahwa tema tahun 2017 adalah ekonomi yang berkeadilan.

"Oleh karena itu, proyek-proyek investasi yang berada di wilayah-wilayah pelosok seperti Indonesia timur harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

Azhar menambahkan bahwa untuk tahun 2017, realisasi investasi dari wilayah IV ini diharapkan dapat meningkat. Untuk Wilayah IV, capaian tahun 2016 dari target Rp119 triliun dapat tercapai melebihi target yakni Rp119,3 triliun.

Wilayah IV adalah sebagian besar wilayah provinsi-provinsi di Indonesia timur seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sementara wilayah Indonesia timur lainnya seperti Sulawesi masuk ke dalam wilayah kerja Wilayah III.

Beberapa hal yang dapat dikerjasamakan adalah terkait kebutuhan sehari-hari perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah.

"Kalau karyawannya ribuan, seharusnya bisa kepala dinas terkait di daerah bekerjasama mengupayakan memasok bahan makanan seperti telur, ayam maupun sayuran untuk kebutuhan makanan karyawannya," urainya.

Azhar mengingatkan agar jangan sampai seluruhnya kemudian harus didatangkan dari Pulau Jawa saja atau bahkan impor dari luar negeri sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positifnya.

"Dinas di pemerintah daerah dapat melakukan channeling, jangan perusahaan yang disuruh membina masyarakat untuk menanam sayuran atau budidaya telur," lanjutnya.

(A062/Y008)