Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tengah memfinalisasi draf revisi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber hanya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat.

Ia memastikan akan ada revisi aturan lantaran proyek tersebut akan mengombinasikan dana APBN dan investasi.

"Ada perbaikan. Nanti diajukan Pak Luhut (Menko Kemaritiman) ke Sekretariat Kabinet," katanya.

Mardiasmo menuturkan draf revisi Perpres itu telah disetujui oleh para pemangku kepentingan yakni Menko Kemaritiman, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

PT KAI (Persero) yang ditunjuk sebagai investor proyek, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menurut dia, juga telah menyetujui perubahan Perpres tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam kesempatan yang sama mengatakan revisi Perpres diharapkan bisa selesai pekan depan.

Adhi Karya, kata dia, akan tetap menjadi kontraktor proyek LRT Jabodebek sedangkan KAI menjadi investor terkait dengan penyediaan dana untuk pembangunan prasarana maupun penyediaan sarana untuk pengoperasiannya.

KAI akan mendapat suntikan dana pemerintah melalui PMN dan "public service obligation" (PSO). Suntikan PMN diharapkan dapat memperkuat modal KAI untuk bisa mendapatkan pinjaman perbankan BUMN sebagai investasi untuk membiayai proyek tersebut.

"Terhadap KAI akan diberikan masa konsesi dan pemberian subsidi selama 12 tahun. Subsidi ini opsi sumber dananya bisa dari APBN atau APBD Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.

Nantinya, lanjut Sugihardjo, akan ada perjanjian antara Adhi Karya dan KAI mengenai perjanjian pembayaran proyek pembangunan.

"(Kontrak) Kementerian Perhubungan dengan Adhi Karya kan sudah. Nanti kami juga akan berikan penugasan pada KAI untuk empat fungsi sesuai dengan UU Perkeretaapian," pungkasnya.

KAI diminta untuk menjadi investor dalam proyek LRT Jabodebek lantaran APBN tidak mampu membiayai proyek yang menelan investasi mencapai Rp27 triliun pada tahap pertama itu.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. Sementara LRT Palembang ditargetkan rampung pertengahan 2018 guna mendukung Asian Games 2018.