Upaya tertibkan prostitusi terhambat dana
2 Maret 2017 09:48 WIB
Dokumentasi petugas menegur perempuan WNA asal Maroko yang diduga pelaku praktek prostitusi. Foto merekam fakta itu pada saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Penajam, Kalimantan Timur (ANTARA News) - Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menertibkan prostitusi terselubung terhambat dana.
Praktik prostitusi terselubung mulai marak di wilayah Penajam Paser Utara, diduga sebagai imbas penutupan lokalisasi Lembah Harapan Kilometer 17 dan Manggar Sari, Kota Balikpapan.
Warung reman-remang yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung itu di Kecamatan Waru dan Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, dan beberapa wilayah lain.
Menurut informasi, para pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi terselubung itu berasal dari eks lokalisasi Lembah Harapan Kilometer 17 dan Manggar Sari, Kota Balikpapan.
Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhtar, mengatakan, untuk menertibkan prostitusi terselubung tersebut, instansinya terkendala anggaran. di mana anggaran untuk ketertiban umum tidak diakomodir pada APBD 2017.
"Operasional untuk melakukan penertiban ke wilayah Sepaku membutuhkan biaya minimal Rp5 juta sekali jalan," katanya. Padahal, "Untuk melakukan penertiban harus sewa mobil, karena kalau menggunakan mobil dinas pasti cepat ketahuan dan juga melibatkan polisi militer dan polres."
Praktik prostitusi terselubung mulai marak di wilayah Penajam Paser Utara, diduga sebagai imbas penutupan lokalisasi Lembah Harapan Kilometer 17 dan Manggar Sari, Kota Balikpapan.
Warung reman-remang yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung itu di Kecamatan Waru dan Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, dan beberapa wilayah lain.
Menurut informasi, para pekerja seks komersial yang melakukan praktik prostitusi terselubung itu berasal dari eks lokalisasi Lembah Harapan Kilometer 17 dan Manggar Sari, Kota Balikpapan.
Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhtar, mengatakan, untuk menertibkan prostitusi terselubung tersebut, instansinya terkendala anggaran. di mana anggaran untuk ketertiban umum tidak diakomodir pada APBD 2017.
"Operasional untuk melakukan penertiban ke wilayah Sepaku membutuhkan biaya minimal Rp5 juta sekali jalan," katanya. Padahal, "Untuk melakukan penertiban harus sewa mobil, karena kalau menggunakan mobil dinas pasti cepat ketahuan dan juga melibatkan polisi militer dan polres."
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
Tags: