Bandung (ANTARA News) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat sekitar 1,4 juta warga di provinsi tersebut belum terekam KTP elektronik atau e-KTP.

"Total yang wajib di data ada 31 juta orang, nah ada 1,1 juta belum terekam e-KTP dan sekitar 300 ribu lagi belum terekam karena menunggu blangko e-KTP," kata Ahmad Heryawan usai memberikan arahan pada rakor Administrasi Kependudukan 2017, di Kantor Disdukcapil Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan perekaman data kependudukan di Jawa Barat harus segera diselesaikan supaya hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi.

"Kalau sudah terdata maka hak masyarakat seperti pembagian beras miskin serta hak politik mereka akan terpenuhi seperti pilkada dan pilgub (tahun 2018) yang sebentar lagi akan dilaksanakan," kata dia.

Ia memperkirakan kedepannya jumlah warga yang belum terekam akan bertambah karena masyarakat/warga yang berusia 17 tahun akan terus mengalami pertambahan.

"Sehingga saya meminta kepada Disdukcapil Jabar untuk membuat inovasi seperti halnya e-Samsat terkait perekaman e-KTP ini," kata dia.

Disdukcapil Provinsi Jawa Barat akan melakukan percepatan perekaman e-KTP menjelang pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat Abas Basari mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi bersama disdukcapil kabupaten dan kota se-Jabar untuk segera menyelesaikan permasalahan e-KTP yang masih terjadi di Jawa Barat.

"Ke depan kami bersama teman-teman disdukcapil kabupaten kota akan melakukan perekaman siang dan malam, maupun hari libur agar perekaman bisa dilakukan cepat, kan setiap kabupaten/kota sudah punya mobil perekam," kata Abbas.

Menurut dia, dalam rapat koordinasi tersebut pihaknya akan meminta agar seluruh kadisdukcatpil di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat agar melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas pokok karena masih ada sekitar 1,4 juta masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

"Langkah selanjutnya ialah kami akan menjalin dengan kabupaten/ kota untuk terus melakukan jemput bola, jangan sampai ada masalah ketika ada pilkada, nanti kita digugat," kata dia.

Ia mengatakan sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat yang warganya belum terekam e-KTP adalah Bekasi, Bogor dan Depok.

"Mengapa di derah tersebut banyak yang belum terekam itu karena mayoritas masyarakat sana bekerja keluar Jabar, sehingga banyak sekali, untuk itu kami akan segera selesaikan," kata dia.