Pemerintah luncurkan pendidikan vokasi industri di Jawa Timur
28 Februari 2017 18:47 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan laporan pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (Link and Match Industri dengan SMK) Wilayah Jawa Timur di Mojokerto, 28 Februari 2017. Menperin menegaskan, SDM industri saat ini sudah masuk kategori demand driven, yakni permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program strategis untuk memastikan bahwa industri di Indonesia akan makin menyerap tenaga kerja lokal. (Kemenperin)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini, Karena dengan SDM terampil, produktivitas industri dalam negeri akan meroket sekaligus memacu daya saing Nasional di kancah global.
“Daya saing suatu negara ditentukan juga dengan kemajuan industrinya. Kemajuan industri akan berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match SMK dengan industri) Wilayah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto, Selasa.
Program ini secara resmi diluncurkan oleh Wapres JK dengan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.
Menurut Wapres, sedikitnya ada tiga faktor yang mendorong industri dapat maju, yakni teknologi, modal, dan skill. Ketiga faktor itu harus saling melengkapi.
“Khusus faktor skill, sekolah kejuruan diharapkan menyiapkan tenaga yang andal untuk mengisi kebutuhan dunia industri saat ini. Pemerintah memberikan bekal ilmu pengetahuan dasar soal industri kepada anak didik yang kemudian akan dikembangkan oleh dunia industri,” paparnya.
JK memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian atas inisiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, yang diharapkan program ini terus berkelanjutan di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.
“Karena manfaat dari program ini baru dapat dirasakan jika dilaksanakan secara masif, menjangkau lebih banyak SMK, dan tentunya harus melibatkan lebih banyak perusahaan industri,” tuturnya.
Sementara itu, Menperin Airlangga menyampaikan, SDM industri saat ini sudah masuk kategori demand driven, yakni permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program strategis untuk memastikan bahwa industri di Indonesia akan makin menyerap tenaga kerja lokal.
Salah satunya melalui peluncuran program vokasi ini yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin, antara lain memfasilitasi program praktik kerja lapangan dan pemagangan industri.
“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” papar Airlangga.
Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.
Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.
“Untuk tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jawa Timur,” ungkap Airlangga.
Tahap selanjutnya, akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.
Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMK dengan perusahaan industri pada hari ini, akan dilakukan penyelarasan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri serta penyediaan workshop, laboratorium dan teaching factory untuk praktik kerja industri bagi siswa dan magang industri bagi guru SMK.
Kemudian, penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat dari perusahaan industri kepada siswa SMK.
Sebagai bentuk komitmen perusahaan industri dalam mendukung program pendidikan vokasi, pada kesempatan ini dilakukan juga pemberian bantuan peralatan praktek kepada SMK dari beberapa perusahaan industri, yaitu PT. Petrokimia Gresik, PT. Astra Honda Motor, PT. Semen Gresik, PT. Garudafood, PT. Astra Daihatsu Motor, dan PT Barata Indonesia.
Program tambahan
Sebagai tindak lanjut program ini, Menperin menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan adanya peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK untuk ditambah satu tahun yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerjasama dengan Kementerian Ristekdikti.
“Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ristek Dikti tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di luar kampus utama bekerjasama dengan industri,” tuturnya.
Menperin juga mengungkapkan, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system). “Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, salah satunya adalah Swiss,” ujarnya.
Swiss merupakan negara yang telah cukup lama menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) System dan membuktikan diri sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi.
Dalam kesempatan ini, dilakukan penandatangan Letter of Intent antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Swiss yang merefleksikan keinginan kuat kedua pihak untuk mengembangkan D-VET System di Indonesia guna menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri manufaktur.
Di samping mengembangkan pendidikan vokasi, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja) yang pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang.
“Kami menargetkan hingga tahun 2019 sebanyak 162.000 orang akan mengikuti diklat ini,” ungkap Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pembukaan diklat sistem 3 in 1 yang diikuti oleh 300 orang peserta, yang terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 80 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Sritex, Sukoharjo, Diklat Elektronika sebanyak 50 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Yamaha Electronics Manufacturing di Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya, Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Dwi Prima Sentosa, yaitu untuk pabrik baru di Ngawi, serta Diklat Welding Galangan Kapal sebanyak 70 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada beberapa perusahaan, antara lain PT. PAL, PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT. Adi Luhung, PT. Lamongan Marine Industry, dan PT. Komatsu Indonesia.
“Kami laporkan, dari 483 orang yang telah mengikuti diklat welding galangan kapal yang diselenggarakan oleh Kemenperin sejak tahun 2014, telah dikirim ke Jepang sebanyak 61 orang untuk mengikuti pemagangan selama tiga tahun di Mitsui Engineering and Shipbuilding, Jepang,” papar Airlangga.
Dengan peluncuran program ini, jumlah siswa yang ikut dalam link and match saat ini berjumlah 845.000 orang dan peserta diklat sebanyak 162.000 orang, Menperin pun optimistis target satu juta SDM yang dididik sampai dengan tahun 2019 akan tercapai.
“Daya saing suatu negara ditentukan juga dengan kemajuan industrinya. Kemajuan industri akan berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match SMK dengan industri) Wilayah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto, Selasa.
Program ini secara resmi diluncurkan oleh Wapres JK dengan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.
Menurut Wapres, sedikitnya ada tiga faktor yang mendorong industri dapat maju, yakni teknologi, modal, dan skill. Ketiga faktor itu harus saling melengkapi.
“Khusus faktor skill, sekolah kejuruan diharapkan menyiapkan tenaga yang andal untuk mengisi kebutuhan dunia industri saat ini. Pemerintah memberikan bekal ilmu pengetahuan dasar soal industri kepada anak didik yang kemudian akan dikembangkan oleh dunia industri,” paparnya.
JK memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian atas inisiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, yang diharapkan program ini terus berkelanjutan di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.
“Karena manfaat dari program ini baru dapat dirasakan jika dilaksanakan secara masif, menjangkau lebih banyak SMK, dan tentunya harus melibatkan lebih banyak perusahaan industri,” tuturnya.
Sementara itu, Menperin Airlangga menyampaikan, SDM industri saat ini sudah masuk kategori demand driven, yakni permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program strategis untuk memastikan bahwa industri di Indonesia akan makin menyerap tenaga kerja lokal.
Salah satunya melalui peluncuran program vokasi ini yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin, antara lain memfasilitasi program praktik kerja lapangan dan pemagangan industri.
“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” papar Airlangga.
Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.
Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa untuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.
“Untuk tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jawa Timur,” ungkap Airlangga.
Tahap selanjutnya, akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.
Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMK dengan perusahaan industri pada hari ini, akan dilakukan penyelarasan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri serta penyediaan workshop, laboratorium dan teaching factory untuk praktik kerja industri bagi siswa dan magang industri bagi guru SMK.
Kemudian, penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat dari perusahaan industri kepada siswa SMK.
Sebagai bentuk komitmen perusahaan industri dalam mendukung program pendidikan vokasi, pada kesempatan ini dilakukan juga pemberian bantuan peralatan praktek kepada SMK dari beberapa perusahaan industri, yaitu PT. Petrokimia Gresik, PT. Astra Honda Motor, PT. Semen Gresik, PT. Garudafood, PT. Astra Daihatsu Motor, dan PT Barata Indonesia.
Program tambahan
Sebagai tindak lanjut program ini, Menperin menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan adanya peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK untuk ditambah satu tahun yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerjasama dengan Kementerian Ristekdikti.
“Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ristek Dikti tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi di luar kampus utama bekerjasama dengan industri,” tuturnya.
Menperin juga mengungkapkan, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system). “Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, salah satunya adalah Swiss,” ujarnya.
Swiss merupakan negara yang telah cukup lama menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) System dan membuktikan diri sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi.
Dalam kesempatan ini, dilakukan penandatangan Letter of Intent antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Swiss yang merefleksikan keinginan kuat kedua pihak untuk mengembangkan D-VET System di Indonesia guna menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri manufaktur.
Di samping mengembangkan pendidikan vokasi, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, Kemenperin juga menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja) yang pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang.
“Kami menargetkan hingga tahun 2019 sebanyak 162.000 orang akan mengikuti diklat ini,” ungkap Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pembukaan diklat sistem 3 in 1 yang diikuti oleh 300 orang peserta, yang terdiri dari Diklat Operator Mesin Industri Garmen sebanyak 80 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Sritex, Sukoharjo, Diklat Elektronika sebanyak 50 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Yamaha Electronics Manufacturing di Kabupaten Pasuruan.
Selanjutnya, Diklat Alas Kaki sebanyak 100 orang, yang akan ditempatkan bekerja di PT. Dwi Prima Sentosa, yaitu untuk pabrik baru di Ngawi, serta Diklat Welding Galangan Kapal sebanyak 70 orang, yang akan ditempatkan bekerja pada beberapa perusahaan, antara lain PT. PAL, PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT. Adi Luhung, PT. Lamongan Marine Industry, dan PT. Komatsu Indonesia.
“Kami laporkan, dari 483 orang yang telah mengikuti diklat welding galangan kapal yang diselenggarakan oleh Kemenperin sejak tahun 2014, telah dikirim ke Jepang sebanyak 61 orang untuk mengikuti pemagangan selama tiga tahun di Mitsui Engineering and Shipbuilding, Jepang,” papar Airlangga.
Dengan peluncuran program ini, jumlah siswa yang ikut dalam link and match saat ini berjumlah 845.000 orang dan peserta diklat sebanyak 162.000 orang, Menperin pun optimistis target satu juta SDM yang dididik sampai dengan tahun 2019 akan tercapai.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2017
Tags: