Tunisia, Aljazair, Mesir tolak campur tangan militer di Libya
21 Februari 2017 06:28 WIB
Tentara pasukan Libya sekutu pemerintah dukungan PBB mengibarkan bendera Libya menandakan kemenangan saat berdiri di atap reruntuhan rumah setelah berhasil merebut Ghiza Bahriya, distrik terakhir yang sebelumnya dikuasai ISIS di Sirte, Libya, Selasa (6/12/2016). (REUTERS/Hani Amara)
Tunis (ANTARA News) - Menteri luar negeri Tunisia, Aljazair, dan Mesir pada Senin (20/2) mengatakan penyelesaian konflik Libya harus melalui jalur politik dan menyatukan semua pihak di libya.
Setelah pertemuan yang diselenggarakan di Ibu Kota Tunisia, Tunis, sejak Ahad (19/2), ketiga menteri itu mengakhiri dengan mengeluarkan satu deklarasi bahwa "penyelesaian krisis di LIbya hanya berada di tangan rakyat Libya sendiri".
Selain itu, ketiga negara yang bertetangga dengan Libya telah menyampaikan penolakan tegas mereka atas setiap campur tangan militer di wilayah Libya untuk menyelesaikan konflik, demikian laporan Xinhua.
"Aspek politik resolusi tersebut, dipeliharanya seluruh wilayah dan kedaulatan Libya tetap menjadi satu-satunya masalah," kata deklarasi itu, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Tunisia Khemais Jhinaoui.
Deklarasi tersebut juga menyatakan dihormatinya hak prerogatif Kesepakatan Skhirat --yang ditandatangani di Marokko pada Desember 2015 sebagai "teks rujukan" di bawah pengawasan PBB.
Hasil dari pertemuan tiga-pihak itu akan diserahkan kepada kepala negara ketiga negara tersebut, yang diperkirakan akan bertemu dalam pertemuan tingkat tinggi tiga-pihak guna membahas krisis Libya.
(Uu.C003)
Setelah pertemuan yang diselenggarakan di Ibu Kota Tunisia, Tunis, sejak Ahad (19/2), ketiga menteri itu mengakhiri dengan mengeluarkan satu deklarasi bahwa "penyelesaian krisis di LIbya hanya berada di tangan rakyat Libya sendiri".
Selain itu, ketiga negara yang bertetangga dengan Libya telah menyampaikan penolakan tegas mereka atas setiap campur tangan militer di wilayah Libya untuk menyelesaikan konflik, demikian laporan Xinhua.
"Aspek politik resolusi tersebut, dipeliharanya seluruh wilayah dan kedaulatan Libya tetap menjadi satu-satunya masalah," kata deklarasi itu, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Tunisia Khemais Jhinaoui.
Deklarasi tersebut juga menyatakan dihormatinya hak prerogatif Kesepakatan Skhirat --yang ditandatangani di Marokko pada Desember 2015 sebagai "teks rujukan" di bawah pengawasan PBB.
Hasil dari pertemuan tiga-pihak itu akan diserahkan kepada kepala negara ketiga negara tersebut, yang diperkirakan akan bertemu dalam pertemuan tingkat tinggi tiga-pihak guna membahas krisis Libya.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
Tags: