Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi VI DPR menginginkan peningkatan peran dan keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dinilai selama ini masih lebih kalah populer dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Jakarta, Selasa, menyatakan, BPKN diharapkan bisa proaktif terjun ke masyarakat konsumen untuk memberikan perlindungan.

Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar itu, disinilah pentingnya sosialisasi masif agar peran dan kiprah dari BPKN tersebut dapat lebih menggema di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana menyatakan, sesuai agenda rapat, pihaknya ingin mengemukakan sejumlah pertanyaan kritis seputar kiprah BPKN.

"Komisi VI DPR RI ingin menanyakan penjelasan dari Menteri Perdagangan mengenai calon anggota BPKN 2016-2019 yang diusulkan Menteri Perdagangan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR Iskandar Syaichu, dari Partai Persatuan Pembangunan, juga mempertanyakan popularitas BPKN dibanding YLKI yang juga terindikasi dari masyarakat yang rata-rata belum mengenal baik BPKN.

Selama ini, nama yang lebih sering terdengar di sejumlah pemberitaan media massa adalah YLKI dalam sejumlah kasus, seperti dalam menilai bahwa penetapan harga eceran tertinggi gula bisa memberikan kepastian kepada konsumen yang selama ini sering mengeluhkan kenaikan harga komoditas tersebut.

Selain itu, YLKI juga meminta pemerintah cepat menangani dengan melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap dugaan kasus virus antraks yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait dengan indeks konsumen, Bank Indonesia melaporkan persepsi 4.600 rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini membaik, yang terlihat dari kenaikan indikator tentang penghasilan konsumen saat ini, ketersediaan lapangan kerja dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Dalam publikasi survei konsumen BI yang diumumkan Senin malam, di Jakarta, indeks kondisi ekonomi (IKE) pada akhir Januari 2017 membaik dibandingkan Desember 2016 dan November 2016.

"Indeks Kondisi Ekonomi saat ini naik 1,4 poin atau sebesar 104,2 dibanding Desember 2016," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara. *