Dubai (ANTARA News) - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa Swedia mempunyai nama baik bagi rakyat Iran, walau masyarakatnya kerap mencurigai niat Amerika Serikat (AS) dan negara Barat lain di Timur Tengah.

"AS dan banyak negara lain Eropa banyak menyebabkan trauma pada warga Suriah dan Irak. Rakyat di sana mengetahui keterlibatan kelompok itu dan meragukan kemampuan mereka menyelesaikan sengketa dengan tepat," katanya melalui saluran televisi Pemerintah Iran, Sabtu (11/2), seperti dikutip Reuters.

Namun, ia menyatakan bahwa Swedia dianggap sebagai mitra ekonomi cukup baik untuk Iran.

Hubungan Swedia dengan Iran dekat selama beberapa tahun, walau negara di Asia Barat itu kerap berseberangan dengan kebijakan AS dalam mengalahkan kelompok ISIS.

Khamenei memberikan pernyataan itu saat menemui Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven, yang berkunjung ke Iran.

"Swedia mempunyai nama baik di mata rakyat Iran, terbukti dengan hubungan lama antarnegara ini. Iran yakin kerja sama dengan Swedia terbangun secara baik," kata Khamenei.

Selama Lofven berkunjung, pimpinan dua negara telah menandatangani perjanjian awal kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi dan penelitian, pembangunan jalan, telekomunikasi, perempuan dan pemberdayaan keluarga.

Khamenei mengatakan, Iran telah menandatangani banyak kesepakatan dengan negara asing, namun perjanjian itu kerap tak terwujud.

Pemimpin Iran itu berharap kesepakatan kerja sama dengan Swedia dapat terlaksana.

"Rakyat Iran mengetahui Swedia adalah negara yang akan menepati janji, harapannya semoga kesepakatan ini dapat terwujud sehingga tidak jadi sebatas wacana di atas kertas," kata Khamenei ke Perdana Menteri Swedia.

Lofven mengatakan, kunjungannya ke Iran ditujukan untuk membahas "hubungan ekonomi dan masalah penting di kawasan".

Ia menambahkan, "Swedia akan berusaha mewujudkan isi perjanjian tersebut."

Lofven turut menemui Presiden Iran Hassan Rouhani.

Rouhani menyambut baik sikap Swedia dalam mengatasi masalah di dunia internasional, khususnya terkait perundingan antara Iran dan negara adidaya dunia hingga berujung pada penetapan perjanjian nuklir 2015.

Perjanjian pada 2015 berisi tuntutan agar Iran mengurangi kegiatan nuklirnya sehingga negara Barat dapat menghapus hukuman ekonomi terhadap Republik Islam tersebut.